PDIP Benarkan Megawati Akan Hadiri Pertemuan Lanjutan Jokowi-Prabowo

Adapun tentang waktu pertemuan tersebut, dia mengatakan akan memberikan informasi lebih lanjut jika waktunya tepat.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 23 Jul 2019, 17:04 WIB
Megawati Soekarnoputri foto bareng Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (dok.Instagram @pramonoanungw/https://www.instagram.com/p/BsvEbwMAnGV/Henry

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali disebutkan bakal bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kali ini tak hanya berdua, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga akan hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan hal itu.

"Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan dalam waktu dekat, dan sebagai tradisi silaturahim yang baik untuk dijalankan para pemimpin," ucap Hasto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2019).

Dia menuturkan, tak ada yang aneh dengan pertemuan itu, karena saat kampanye Pilpres 2019 lalu, hubungan Megawati dengan Prabowo berjalan baik, saling menghormati dan tidak pernah terlontar hal-hal yang membuat adanya jarak.

"Ibu Mega percaya pada kenegarawanan Pak Prabowo dan sama halnya dengan Pak Jokowi. Kepemimpinan yang memersatukan dan diwarnai dengan dialog antarpemimpin, merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan," kata Hasto.

Adapun tentang waktu pertemuan tersebut, dia mengatakan akan memberikan informasi lebih lanjut jika waktunya tepat.

"Adapun tentang kapan dan di mana pertemuan itu, akan kami informasikan lebih lanjut," ungkap Hasto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Bukan soal Koalisi

Dia menegaskan, pertemuan tersebut menyangkut aspek mendasar, persahabatan antarpemimpin, meski dalam pilihan politik berbeda, tetapi memiliki komitmen untuk berdialog dan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sehingga jangan diartikan masuk atau membentuk koalisi baru.

"Apa pun rekonsiliasi pasca-pemilu penting untuk dilakukan. Pertemuan tersebut jangan dimaknakan terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Sebab terkait koalisi pascapilpres, fatsunnya harus dibahas bersama antara Presiden dengan seluruh ketum partai koalisi," tegas Hasto.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya