Liputan6.com, Jakarta - Nama Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali (ZA) masuk dalam bursa calon menteri yang ditawarkan Partai Golkar di untuk masuk dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.
"Iya, memang Beliau (Zainudin Amali) salah satu yang didorong oleh partai untuk di Kabinet. Namun semuanya terserah pada Bapak Presiden," kata Agung saat ditemui di Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).
Advertisement
Agung mengaku mendengar dari pembicaraan para pimpinan partai beringin bahwa nama Zainudin Amali telah masuk ke meja presiden untuk diseleksi menjadi menteri. Namun, Agung tak mengetahui pos kementerian yang diajukan Golkar untuk Zainudin.
"Dan saya kira kita sabar aja, dan nunggu. Mudah-mudahan Pak Doktor Zainudin Amali, seorang kader Partai Golkar yang mumpuni, selama ini tidak ada cacat, tinggal lebih banyak mengabdi. Sudah di legislatif lama, tinggal di eksekutif," ucap Agung.
Bukan hanya bursa menteri, nama Ketua DPD Golkar Jatim itu dikabarkan juga dipersiapkan Golkar mengisi kursi Ketua MPR. Tetapi, Agung menilai, Zainuddin lebih cocok berada di pemerintahan.
"Tapi menurut saya mungkin lebih banyak yang bisa dia lakukan untuk negeri ini di pemerintahan, di eksekutif. Soal posisinya terserah," tandas eks Ketua DPR RI itu.
Sementara itu, Agung juga menilai dinamika yang terjadi di partainya saat ini terbilang wajar. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam proses dukungan terhadap caketum baru adalah biasa.
"Sekarang ini masih dalam taraf dinamika biasa, tidak sampai ada perpecahan ketika kami dulu, saya dengan Pak Aburizal Bakrie. Ini tidak ada, hanya perbedaan aja, perbedaan pilihan. Saya kira itu biasa," kata Agung.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Boleh Berbeda Pilihan
Menurutnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto saat ini tetap bersikap demokratis dan terbuka kepada siapa pun kader yang ingin maju jadi caketum partai beringin.
"Pak Airlangga juga sebagai ketum yang sekarang tidak pernah memberlakukan harus diberhentikan karena berbeda pilihan, demokratis aja silakan. Bahwasanya berusaha sebanyak-banyaknya, ini wajar. Siapa pun setiap calon ketua umum pasti punya pandangan seperti itu," tuturnya.
Bagi Agung, partai akan menerima jika hasilnya sesuai kesepakatan bersama. Dirinya terus mengikuti proses caketum Golkar yang terus berkembang.
"Hasilnya selama itu demokratis bisa musyawarah mufakat lalu aklamasi atau bisa voting. Jadi saya kira semua itu saya ikuti sebagai ketua dewan pakar terus dan itu berada pada koridor demokratis," pungkasnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
