Jurus Pemerintah Genjot Kualitas PNS Hadapi Era Digital

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Pontianaksebentar lagi dibuka. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Multi Juto Batarendro menyebut sekitar bulan September.

Menurut Multi Juto, informasi itu menindaklanjuti pernyataan Menpan-RB saat rapat Apeksi di Semarang. Seperti ditulis Antara, Menpan RB menyampaikan kemungkinan penerimaan CPNS dibuka September tahun ini.

"Usulan formasi CPNS Pontianak tidak jauh berbeda seperti tahun sebelumnya, termasuk dari sisi jumlah yang diajukan ke pemerintah pusat. Pak Wali Kota Pontianak malah mengusulkan diajukan sebanyak 800 orang, tapi tetap ditentukan dari pemerintah pusat, seperti tahun sebelumnya diajukan 900 orang, tetapi yang diterima hanya 200-an formasi saja," kata Multi.

Tahapan penerimaan CPNS juga tidak jauh berbeda dengan pembukaan sebelumnya, jika dibuka pada September 2019, maka CPNS yang dinyatakan lulus mulai menerima gaji pada Januari-Februari 2020.

"Kebutuhan sumber daya aparatur negara itu harus cukup guna menunjang peningkatan pelayanan publik ke masyarakat, dan juga harus seimbang dengan rasio penduduk di Kota Pontianak," katanya.

Multi menambahkan, pihaknya juga sudah menganalisa tentang kebutuhan tersebut, baik jumlah ASN yang dibutuhkan, kualifikasi, kompetensi hingga peta jabatannya.

"Kebutuhan prioritas tetap pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun sektor lain juga menjadi perhatian, apalagi jika berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik," katanya.

Kebutuhan tambahan ASN sangat penting karena tahun 2019 menjadi puncak pensiun ASN. Kota Pontianak tahun ini ada 319 ASN yang pensiun.

"Secara nasional jumlah ASN yang pensiun mencapai satu juta orang," kata Kepala BKPSDM Kota Pontianak.

Ia menjelaskan, Wali Kota Pontianak mengusulkan diajukan sebanyak 800 orang CPNS Pontianak, tapi tetap ditentukan dari pemerintah pusat, seperti tahun sebelumnya diajukan 900 orang, tetapi yang diterima hanya 200-an formasi saja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong peningkatan layanan yang diberikan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang biasa dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya dengan mengirim PNS untuk belajar tentang layanan publik di negara lain. 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, Kementerian PANRB rencananya akan melakukan seleksi PNS di wilayah barat dan wilayah timur untuk belajar kebijakan publik dan administrasi publik di Universitas Melbourne dan Universitas Victoria.

"Nantinya kami akan seleksi ASN dimana untuk wilayah barat para ASN ini akan kuliah selama setahun di UI sedangkan wilayah timur akan kuliah dahulu di Universitas Hasanuddin setelah itu baru kita kirim ke luar," jelas dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Sementara itu, Menteri PANRB Syafruddin menyatakan selain PNS , pemerintah juga mendorong agar perguruan tinggi di Indonesia menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di negara lain. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Syafruddin yang juga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Hasanuddin mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Universitas Hasanuddin akan melakukan penjajakan kerjasama dengan dua universitas internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

"Saat ini kami sedang menjajaki kerjasama dengan Melbourne University di Australia dan Victoria University di Welington, New Zealand. Dengan adanya kerjasama ini akan mengembangkan institusi perguruan tinggi khususnya Universitas Hasanuddin sehingga memiliki standar yang sama dengan univertas di dunia dalam tingkat global," kata dia.

Melalui kerjasama ini, Universitas Hasanuddin akan menjadi pusat pengembangan pendidikan di Kawasan Indonesia Timur. Kerjasama pendidikan internasional ini juga akan melibatkan Universitas Indonesia. Selain itu juga kerjasama ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam lima tahun ke depan yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Terkait dengan dana pendidikan untuk program ini, MWA Universitas Hasannudin akan menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Kita akan bangun simbiosis mutualisme antara pemerintah baik pusat dengan daerah dengan kampus. Sehingga pemerintah memanfaatkan kampus sebagai think tank," ungkap dia.  

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin mengingatkan, para kepala daerah agar menerapkan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini guna mewujudkan profesionalisme para ASN.

Menurut dia, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi ASN dari administratif ke profesional atau keahlian.

"Untuk memacu pertumbuhan dan daya saing dibutuhkan perluasan ketersediaan ASN tenaga profesional dan tenaga ahli pada poros pembangunan," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Selain itu, dalam melaksanakan manajemen ASN, pemerintah daerah harus menerapkan sistemzero growth yaitu tidak menambah jumlah ASN melainkan hanya mengganti ASN yang memasuki masa pensiun.

"Kemudian perencanaan formasi dilakukan secara bottom up yakni menyesuaikan anggaran suatu daerah dan memperhatikan rasio PNS dengan jumlah penduduk dan luas wilayah," ungkap dia.

Mantan Wakapolri ini juga mengingatkan agar budaya dan perilaku koruptif harus dihilangkan, dengan menindak tegas ASN yang terpidana korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut hingga Mei 2019, Pemerintah sudah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) terhadap 3.257 ASN terpidana Korupsi.

"Pemerintah daerah harus mampu mentransformasi generasi smart ASN sehingga mahir memanfaatkan kekuatan teknologi. Pada era globalisasi, kecepatan menjadi keharusan. Pelayanan cepat, tansparan, efektif, dan efisien menjadi tuntutan masyarakat, sehingga pemerintah harus berbenah," kata dia.

Lebih lanjut dia menyampaikan, kualitas ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi kunci utama berjalannya roda pemerintahan untuk memajuan bangsa.

"Untuk itu, ASN harus memiliki daya saing tinggi, kreatif, inovatif, pekerja keras, ulet, dan adaptif dalam menghadapi cepatnya perubahan global. Kami mendorong para kepala daerah untuk meningkatkan kualitas ASN, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik," tandas dia.