Liputan6.com, Jakarta Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade tak ambil pusing bila langkah Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menimbulkan kecemburuan politik bagi rekan oposisi. Sebab, dia menegaskan, langkah Prabowo sebagai tanggung jawab moral kepada pendukungnya yang terjerat hukum.
Andre menuturkan, tujuan Prabowo melakukan pertemuan adalah ingin Indonesia guyub. Sehingga, pihaknya bisa membebaskan para pendukung yang ditahan polisi pascapertarungan Pilpres 2019.
Advertisement
"Sekarang faktanya yang minta mengeluarkan penangguhan penahanan ke Polda, siapa? Gerindra. Kami ini bentuk tanggung jawab moral kami, ulama, relawan sudah mendukung Pak Prabowo dan Gerindra, itu komitmen kami," kata Andre saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (27/7/2019).
Andre menilai wajar bila ada rekan seperjuangan Gerindra yang kurang suka dengan pertemuan Prabowo bersama Megawati. Namun, ia meminta pertemuan itu dilihat secara positif dan sama sekali tak ada bagi-bagi kekuasaan.
"Mungkin ada yang tidak memahami, mungkin ada yang marah kenapa sih bertemu? mungkin kami memahami ada yang marah tapi lihat dong hasilnya seperti apa," ujarnya.
Andre menegaskan, langkah politik Prabowo saat ini menyelesaikan residu yang masih ada pasca-Pilpres. Soal bergabung dalam pemerintahan adalah urusan belakangan.
"Siapa yang mau tanggung jawab?(terhadap relawan Prabowo yang ditahan). Faktanya silakan cek Gerindra yang mengirimkan surat penangguhan kepada seluruh relawan dan ulama yang ada," tegasnya.
Eks Jubir Prabowo-Sandi itu enggan menuduh rekan koalisinya yang sekarang terlihat lepas tangan terhadap relawan yang terjerat hukum. Faktanya, menurut Andre, hanya Gerindra yang susah payah menjamin penangguhan penahanan kepada pendukung yang ditahan polisi.
"Itu langkah konkret Gerindra, bukan sekadar tagar-tagar kami oposisi tapi enggak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan pendukung dan relawan serta ulama yang ditahan," pungkas Andre Rosiade.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Pertemuan Prabowo-Mega
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, dalam ketatanegaraan Indonesia, tidak mengenal istilah koalisi dan oposisi. Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya.
"Tidak ada koalisi, tidak ada oposisi di dalam sistem ketatanegaraan kita," ucap Megawati di Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Dia menuturkan, perbedaan dalam sikap politik itu biasa saja. Dirinya pun mempersilakan. "Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan. Itu ya monggo (silakan) saja," ungkap Megawati.
Karenanya, masih kata dia, diperlukan dialog untuk membahas dan menyatukan perbedaan. Meskipun, lanjut Megawati, untuk membicarakan ini, semuanya berada di tangan Presiden Jokowi.
"Yang namanya dialog itu diperlukan. Tapi saya bilang bahwa, semuanya adalah keputusan nanti Presiden terpilih. Karena pada beliaulah hak prerogatif itu. Bukan pada saya. Kalau menyampaikan usul, saran, saya bisa sampaikan. Begitu juga dari teman-teman yang lain," pungkasnya.
Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka
Advertisement
