Liputan6.com, Jakarta Mantan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso enggan mengomentari pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri pekan lalu. Dia mengatakan itu adalah masalah politik yang menjadi kewenangan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Djoko mengatakan, tugasnya sebagai Ketua Tim BPN telah selesai dan semua keputusan politik menjadi kewenangan Prabowo, termasuk apakah bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf atau tetap sebagai oposisi.
Advertisement
"Saya enggak ini, itu masalah politik, wewenangnya Pak Prabowo. Saya hanya ngatur pasukan saja, sudah selesai," jelasnya di Gedung AH Nasution, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Menurut mantan Panglima TNI ini, apapun arah politik Prabowo ke depan apakah oposisi atau gabung koalisi, keduanya pilihan yang baik. Terpenting tujuannya adalah demi bangsa dan negara.
"Saya kira mau Pak Prabowo di oposisi juga bagus. Mau gabung juga bagus ya. Yang penting tujuannya untuk negara dan bangsa," jelasnya.
"Jadi oposisi juga mengkritisi, ya kan. Bergabung juga berpartisipasi. Enggak masalah. Ini hanya awal dari satu proses. Ke sananya saya enggak tahu saya. Itu wewenang Pak Prabowo," lanjutnya.
Koalisi Indonesia Adil Makmur, lanjutnya, saat ini telah bubar. Sehingga dia tak punya kewenangan untuk mencampuri pilihan arah politik Prabowo.
"Itu koalisi sudah bubar. Itu hak masing-masing. Hak politik," kata dia.
Saat ini, kata dia, pihaknya menunggu apapun keputusan politik dari Prabowo. "Kita tunggu saja wewenang pimpinan-pimpinan untuk ambil keputusan," tutupnya.
Reporter: Hari Ariyanti
