Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Kadin Bidang Logistik dan Rantai Pasok, Rico Rustombi mendorong Bank Indonesia untuk terlibat dalam ekosistem mata uang digital. Hal tersebut dapat menjadi jalan bagi BI mengenal mata uang digital sembari menyiapkan kebijakan untuk melakukan pengawasan serta pengaturan.
"Kalau kami berpikir, diatur atau tidak diatur, mekanisme pasarnya jalan. Nah bagaimana kalau Bank Indonesia sebagai regulator utama, ikut dalam ekosistem. Dari situ bisa memonitor perkembangan dan menciptakan crypto currency yang memiliki standar yang dibuat oleh BI," kata dia, di Jakarta, Senin (29/7).
Dia menjelaskan, saat ini, baik regulator maupun pelaku usaha sesungguhnya sedang mempelajari mata uang digital, baik dari segi manfaat, risiko, maupun tantangan dalam pengembangan ke depan.
Baca Juga
Advertisement
"Pemerintah tentu harus berhati-hati. Sebagai dunia usaha kita melihat kalau urusan regulasi, pemerintah. Urusan peluang usahanya, swastanya memikirkan bagaimana kita jangan sampai kehilangan momentum," ujar Rico.
"Saat ini, kita juga belum tahu kita mau bikin regulasi yang seperti apa. Kemudian kalau pun ada (regulasi), sanksinya apa. Kita juga pada hari ini, sanksinya apa. Nggak ada kan?," imbuhnya.
Karena itu, dengan terlihat dalam ekosistem mata uang digital, BI dapat mendapatkan banyak masukan tentang mata uang digital. Hal tersebut akan berguna bagi BI dalam menciptakan regulasi yang terkait dengan peredaran mata uang digital.
"Kalau sebagai regulator ingin tahu lalu lintas perdagangan uang (digital), jumlah uang yang beredar, kita sih mengusulkan daripada di luar sistem masuk ke dalam sistem, ciptakan standar menurut BI," ungkapnya.
"Karena suka tidak suka kalau komunitasnya jalan. Daripada nanti sudah makin besar tidak ada regulasinya, kenapa tidak sebagai regulator, 'Oke kalau mau buat crypto currency standarnya ini ya'. Standar BI," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ada Blockchain, Bisnis E-Commerce Bakal Hilang?
Keberadaan Blockchain dinilai akan tetap tumbuh di tahun-tahun mendatang meski pemerintah sampai saat ini belum meregulasi keberadaan penyimpanan data terdistribusi untuk transaksi digital tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustombi mengatakan, eksistensi blockchain di masa depan ialah untuk menciptakan efisiensi.
Mengapa demikian? Menurutnya, blockchain bakal memangkas ongkos logistik antara konsumen dengan penjual. Sebab itu, peran e-commerce sebagai orang tengah (middle man) diprediksi akan menghilang dengan adanya Blockchain.
"Media platform-nya ini at the end hanya men-drive saja, mempertemukan penjual dengan pembeli. Dengan ini tingkat kecurangan bisa diidentifikasi," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Kendati tidak menyebutkan secara spesifik seperti apa perubahan hilangnya peran e-commercelewat blockchain, Rico menegaskan, e-commerce kedepannya perlu menyesuaikan fenomena munculnya blockchain nanti.
Kata dia, penyesuaian tersebut penting guna memastikan keberlangsungan usaha pasar e-commerce kelak.
"Kembali lagi sesiap apa business platform menyesuaikan dengan pasar blockchain. Karena blockchain ini tinggal collect data saja, memudahkan UMKM untuk go global," terangnya.
"Karena yang gabung dengan blockchain ini biasanya komunitas-komunitas yang sudah advanced," tambah dia.
Advertisement
Pencucian Mata Uang Digital Lebih Rendah Ketimbang Tradisional
Mata uang digital belakangan ini menjadi topik hangat. Pekan lalu, misalnya, menteri keuangan dan bank sentral negara anggota G7 menyerukan regulasi ketat bagi mata uang digital supaya sistem keuangan dunia tidak terganggu.
Namun ternyata, di balik kontroversinya, mata uang digital seperti Libra dan Bitcoin, memungkinkan identifikasi dan pencegahan aktivitas ilegal lebih baik ketimbang sistem pembayaran tradisional. Demikian menurut Tom Robinson, co-founder perusahaan analitik blockchain Elliptic, sebagaimana dikutip dari Venture Beat, Selasa (23/7/2019).
Temuan Elliptic menunjukkan, sejauh ini pada tahun 2019, US$ 829 juta Bitcoin telah dibelanjakan di dark web. Pembayaran ini digunakan untuk membeli banyak hal mulai dari narkotika hingga kartu kredit curian. Angka ini jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan nilai tahunan pembayaran pasar gelap secara global yang diperkirakan mencapai US$ 2,2 triliun.
Sementara itu, pembayaran pasar gelap hanya merepresentasikan kurang dari 0,5% dari total pembayaran dengan Bitcoin selama periode ini. Total hasil kejahatan yang dihasilkan di Amerika Serikat diperkirakan berjumlah sekitar US$ 300 miliar pada 2010 atau sekitar dua persen dari ekonomi AS secara keseluruhan pada saat itu.
Selama beberapa tahun terakhir ceruk pasar transaksi Bitcoin yang dapat dihubungkan ke aktivitas terlarang telah menurun secara drastis. Hal itu disebabkan oleh dua alasan utama.
Pertama, spekulasi telah mengemuka karena penggunaan utama mata uang digital sebagai aset, dengan aktivitas transaksi ritel dan institusional yang meningkat. Kedua, muncul kesadaran yang berkembang bahwa transaksi aset kripto tidak anonim dan pembayaran pasar gelap dapat diidentifikasi dan dilacak.
