Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi menyatakan bahwa sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk ke dalam 2 proyek dengan menggunakan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun proyek tersebut meliputi balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor hingga pengembangan terminal A.
Budi menyampaikan salah satu badan usaha atau investor dalam negeri berasal dari Batam sudah menyatakan komitmennya untuk merevitalisasi terminal A. Bahkan, beberapa gambaran atau konsep bangunan sudah dipetakan oleh investor tersebut.
"Kalau ini sudah serius yaa, saya katakan satu di Terminal Sukabumi, itu sudah dibuat di gambar ada hotel di sana ada ball room di sana ada mall di sana dan itu tekoneksi dengan ada tempat hiburan sekita itu," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Baca Juga
Advertisement
Budi mengatakan, meski investor tersebut berasal dari dalam negeri namun sepak terbangnya sudah cukup tinggi. Sebagai salah satu contohnya, perusahaan tersebut mrmiliki pengalaman dalam mengembangkan sektor properti yang ada di Singapura.
Di sisi lain, untuk proyek balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor sendiri sudah ada 3 investor luar yang tertarik dalam skema KPBU. Ketiganya berasal dari Korea, Jepang, dan China.
"Kalau untuk balai pengujian laik jalan itu dari Korea sudah berminat dari China, Jepang berminat," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubunhan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi.
Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kemenhub Tawarkan Proyek Terminal hingga Pelabuhan ke Swasta
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menawarkan sejumlah proyek Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada para investor. Adapun beberapa proyek yang ditawarkan kali ini yakni melalui sektor perhubungan darat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi. Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.
Djoko mengatakan, dalam pembangunan, pengembangan serta pengoprasian infrastruktur di atas tidak luput dari berbagai kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, perubahan adminitrasi wilayah serta adanya perkembangan sistem teknologi juga kerap menjadi penghambat proyek pembangunan tersebut.
BACA JUGA
Kemudian faktor lain menjadi kendala adalah kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Namun demikian, realisasi anggaran belum bisa mencukupi untuk itu.
"Oleh karenanya, diperlukan skema baru dalam pembangunan pengembangan serta pengoprasian infrastruktur tersebut melalui kerjasama dengan melibatkan badan usaha agar dapat mengatasi kendala kendala yang ada," kata Djoko dalam acara Investor Gathering, di Jakarta, Rabu (31/7).
Djoko menyampaikan, infrastruktur sendiri merupakan sebuah fasilitas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah pusat untuk mendukung serta melayani masyarakat.
"Oleh karenanya Kemenhub berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang menjadi tugas yang fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan melibatkan peran badan usaha dalam pelaksanaannya," katanya.
Sebelumnya, Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kemenhub yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infraatruktur.
"Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infra itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana," ujar dia.
Advertisement
