Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi, Dono Prasetyo mengatakan reshuffle kabinet mendatang adalah sepenuhnya hak Presiden Joko Widodo. Tidak jadi soal ketika partai berlomba untuk memperoleh kursi kabinet.
"Silahkan saja bila partai saling berlomba-lomba untuk memperoleh posisi dalam kabinet mendatang, namun kita harus ingat, menyusun kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Prinsip prerogatif ini yang harus dipahami bersama, bisa saja beliau menampung masukan dari pihak mana saja, tapi jelas Jokowi tidak bisa didikte," kata Dono dalam keterangannya, Rabu (31/7/2019).
Advertisement
Dia menuturkan, hal ini serupa jika Presiden merasa perlu memperluas koalisinya dengan mengundang partai-partai lain untuk bergabung.
"Bisa jadi Pak Jokowi memiliki pertimbangan sendiri soal penguatan rekonsiliasi, itu juga bagian dari hak prerogatif beliau," tegas Dono.
Dia menambahkan, sistem ketatanegaraan kita memang presidensial, di mana tidak dikenal oposisi sebagaimana biasa terjadi dalam sistem parlementer. Itu sebabnya, ketika SBY berkuasa selama dua periode, dia tidak melibatkan partai di luar koalisinya, seperti PDIP dan Gerindra.
"Pak SBY mengambil opsi the winner takes it all, dan itu dimungkinkan dalam sistem presidensial. Sementara bila Pak Jokowi ingin memperluas koalisinya, itu juga menjadi bagian dari hak beliau selaku Presiden terpilih. Bisa saja Pak Jokowi memiliki pertimbangan strategis sendiri demi kebaikan bangsa, yang apa detailnya pertimbangan tersebut, kelak publik akan tahu juga," ungkap Dono.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tambahan
Saran untuk Jokowi dari relawan, masih kata dia, Jokowi hendaknya segera menetapkan kabinet seperti apa yang ingin dia bentuk, dan siapa saja anggota koalisinya, semisal ada tambahan atau tidak.
"Kami khawatir dengan tren manuver parpol yang cenderung liar, sehingga justru menambah beban Jokowi. Kami yakin sepenuhnya, Jokowi memiliki kapasitas penuh untuk mengendalikan koalisi dan kabinet mendatang," pungkasnya.
Advertisement
