Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprioritaskan pulau Jawa sebagai tujuan investasi sektor swasta untuk pembangunan terminal bus penumpang. Saat ini terdapat 128 terminal tipe A yang tersebar di wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 61 terminal tipe A ada di Pulau Jawa dan kebanyakan masih bersifat konvensional.
Artinya, terminal tersebut hanya berfungsi sebagai terminal saja belum tersambung dengan pusat kegiatan ekonomi seperti mal atau pusat perbelanjaan.
"Prioritas pertama adalah terminal tipe A di Pulau Jawa. Kami sudah buat studi kelayakannya untuk terminal, kalau investor setuju tinggal pakai punya kita," kata Budi saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Baca Juga
Advertisement
Budi mengatakan, fungsi terminal saat ini harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bahkan, dirinya menginginkan terminal bus dapat menjadi seperti bandara yang saat ini telah memiliki banyak fungsi.
"Kita akan bangun terminal dengan cara mix use. Ke depan, ini yang kita lakukan lewat kerja sama dengan pihak swasta. Banyak potensi besar yang dimiliki terminal kita," katanya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tawarkan Beberapa Skema Investasi
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menawarkan dua skema kerja sama bagi perusahaan swasta yang ingin ikut andil dalam pembangunan terminal bus di Indonesia. Salah satu sekema yang disiapkan yakni Kerja Sama Pemanfaatan atau KSP.
Skema KSP merupakan kerja sama antara pihak swasta dengan Kemenhub dalam pengelolaan terminal yang menjadi aset negara. Dalam hal ini, Ditjen Perhubungan Darat akan mengawasi oprasional terminal dari sisi transportasinya, sementara urusan bisnis lainnya akan diserahkan kepada perusahaan swasta.
Bisnis lain yang dimaksud seperti misalnya pembangunan dan pengelolaan hotel, mal, atau pusat-pusat kegiatan masyarakat di sekitar terminal.
Kemudian sekema kerja sama yang ditawarkan Kemenhub selanjutnya adalah Kerja SamaPemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Lewat kerja sama tersebut, investor swasta dipersilakan untuk ikut membangun terminal. Baik pembangunan untuk perbaikan fisik maupun pembangunan terminal dari awal pendirian.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
3 Investor Asing Tertarik Bangun Proyek yang Ditawarkan Kemenhub
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi menyatakan bahwa sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk ke dalam 2 proyek dengan menggunakan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun proyek tersebut meliputi balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor hingga pengembangan terminal A.
Budi menyampaikan salah satu badan usaha atau investor dalam negeri berasal dari Batam sudah menyatakan komitmennya untuk merevitalisasi terminal A. Bahkan, beberapa gambaran atau konsep bangunan sudah dipetakan oleh investor tersebut.
"Kalau ini sudah serius yaa, saya katakan satu di Terminal Sukabumi, itu sudah dibuat di gambar ada hotel di sana ada ball room di sana ada mall di sana dan itu tekoneksi dengan ada tempat hiburan sekita itu," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Budi mengatakan, meski investor tersebut berasal dari dalam negeri namun sepak terbangnya sudah cukup tinggi. Sebagai salah satu contohnya, perusahaan tersebut mrmiliki pengalaman dalam mengembangkan sektor properti yang ada di Singapura.
Di sisi lain, untuk proyek balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor sendiri sudah ada 3 investor luar yang tertarik dalam skema KPBU. Ketiganya berasal dari Korea, Jepang, dan China.
"Kalau untuk balai pengujian laik jalan itu dari Korea sudah berminat dari China, Jepang berminat," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubunhan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi.
Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.
