Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkonsultasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembahasan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor keuangan. Salah satu holding yang dimaksud adalah holding BUMN perbankan.
"Menteri keuangan biasanya nanya ke OJK, BI, Kalian sudah siap tidak dengan model pengawasan setelah ini menjadi model holding. Kalau kemudian dari regulator masih ragu, pasti dipertimbangkan kembali," ujarnya di Kantor DJKN, Jakarta, Selasa (31/7/2019).
Kepedulian Sri mulyani kepada pembentukan holding keuangan sejalan dengan posisinya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sehingga, harus memastikan BI, OJK bahkan LPS sebagai lembaga penjamin dana masyarakat di perbankan dapat menerima kehadiran holding keuangan.
Baca Juga
Advertisement
"Ada fungsi lain dari Menteri Keuangan yang juga penting kaitannya dengan holding sektor keuangan. Beliau kan koordinator KSSK. Jadi beliau sangat concern, misalnya holding perbankan, holding perasuransian," jelasnya.
Isa melanjutkan, jika dalam perjalanan pembahasan holding ternyata ditemukan keragu-raguan regulator, Kementerian Keuangan akan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menunda pembentukan hingga ditemukan solusi bagi semua pihak.
"Menteri keuangan menyampaikan kepada partner nya Menteri BUMN, 'oh ntar dulu nih, di sisi yg lain masih ada kekhawatiran, masih ada yang perlu diini lagi'. Nah itu yang menyebabkan isu misalnya holding perbankan, holding perasuransian, bukan sekadar isu koorporasi fiskal. Tapi bahkan lebih lebar lagi pada stabilitas sistem keuangan, jadi bisa dibilang di tempat Kementerian Keuangan menjadi saringan itu menjadi lebih multi dimensi," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Bentuk 4 Holding BUMN Tahun Ini
Pemerintah Jokowi-JK berencana membentuk empat holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru tahun ini. Pembentukan holding BUMN ini mengikuti enam holding yang telah ada sebelumnya yaitu semen, pupuk, kehutanan, perkebunan, industri tambang dan migas.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur mengatakan, empat holding yang akan dibentuk antara lain infrastruktur, perumahan, penerbangan dan farmasi. Keempat rencana holding ini sudah masuk tahap kajian lanjutan.
"Tadi kan yang empat sudah dalam tahun ini infrastruktur, perumahan, sarpras penerbangan, dan farmasi. Itu Insya Allah tahun ini kalau dilihat tahapan prosesnya ya, bisa," ujar Meirijal di Kantor DJKN, Jakarta, Selasa (31/7).
BACA JUGA
Pembentukan holding BUMN dibutuhkan untuk mendongkrak kinerja perusahaan agar dapat berkembang lebih besar. Selain itu, holding juga untuk membuat BUMN berjalan secara profesional dan kompetitif sehingga memberi dampak lebih besar.
Holding BUMN dibentuk dengan cara mengalihkan saham negara pada suatu BUMN untuk ditempatkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). "Pengalihan saham ini, tidak mengakibatkan berkurangnya saham negara secara absolut," kata Meirijal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pembentukan holding BUMN tak selalu berjalan mudah. Sebab, harus dikaji mendalam dan rinci agar benar-benar memberi keuntungan bagi negara.
"Dipindahkan ke perusahaan holding, nah ini sudah selesai proses ini. Sekarang tinggal tahap approval akhir di antara para menteri ini. Itu lah yang kita sedang keliling itu. Ibarat nya bawa draft PP nya keliling satu persatu ke para menteri," jelasnya.
Advertisement
