Liputan6.com, Samosir - Pemerintah Republik Indonesia menjadikan Danau Toba di Sumatera Utara (Sumut) sebagai destinasi super prioritas. Pemerintah terus melakukan pengembangan agar Danau Toba masuk dalam anggota UNESCO Global Geopark.
Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah sedang berupaya menjadikan Danau Toba masuk dalam anggota UNESCO Global Geopark. Hal ini dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Advertisement
"Nah, itu tugasnya Gubernur dan Bupati, termasuk nanti kementerian, agar Danau Toba menjadi anggota UNESCO Global Geopark," kata Jokowi saat berkunjung ke Kabupaten Samosir.
Jokowi juga sedang mencari solusi terkait masalah lingkungan di danau vulkanis terbesar se-Asia Tenggara tersebut, yang selama ini belum terlesaikan. Salah satu permasalahan pencemaran air Danau Toba adalah limbah pakan ikan Keramba Jaring Apung (KJA) dari sejumlah perusahaan.
"KJA akan kita selesaikan, sudah ada expert khusus untuk urusan air. Masalah hutan juga akan kita ambil dan ditanami lagi. Kalau kajian komplit, kita carikan solusi," ujarnya.
Presiden Jokowi menegaskan, dalam mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi berkelas dunia, pembangunan dan penataan lokasi wisata serta infrastruktur pendukung dilakukan secara bersamaan.
"Termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan dibangun Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata. Ini paralel, tidak bisa hanya produk atau SDM saja. Lingkungan juga," tegasnya.
Terkait pengembangan Danau Toba menjadi wisata super prioritas, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 3,5 triliun. Setelah rampung, pemerintah akan melakukan promosi secara besar-besaran dalam menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
Diungkapkan Jokowi, pemerintah menargetkan beberapa fasilitas Danau Toba yang saat ini sedang dibangun akan rampung pada tahun 2020. Jokowi mengaku sudah mengecek dan keliling Pulau Samosir.
"Sudah selesai, tinggal 21 Kilometer saja, tahun ini rampung. Desa adat dan desa ulos, semuanya akan direhab total. Pasar souvenir (Onan Baru) akan dikerjakan tahun ini. Diproses semuanya, termasuk dermaga dan pelabuhan, agar kapal ditambah," Jokowi mengungkapkan.
Tindak Tegas Pencemar Lingkungan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang turut mendampingi Jokowi menegaskan, terkait KJA di Danau Toba, pemerintah memiliki penasihat dari Finlandia. Pemerintah tidak peduli dengan perusahaan apapun jika dianggap mencemari Danau Toba, maka izinnya akan dicabut.
"Kita tidak peduli dengan perusahaan apapun. Sudah 35 hampir 40 tahun, sudah cukuplah. Ini kan soal pariwisata, kalau tidak bersih, maka tidak ada yang datang. Kalau hasil studi menunjukkan ada pencemaran, jika harus ditutup akan kita tutup," tegas Luhut.
Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo berharap, investor akan berdatangan dan menanamkan modal untuk pembangunan di Danau Toba. Pihaknya akan segera lakukan pembangunan, dan pemerintah membangun infrastruktur dasar.
"Kita berharap ini dikumpulkan lagi, tarik investor untuk segera melakukan pembangunan hotel-hotel. Untuk infrastruktur seperti jalan tol juga sudah mulai proses pengerjaan," Arie menandaskan.
Jokowi ke Sumut dalam rangka kunjungan kerjan sejak 29 hingga 31 Juli 2019. Orang nomor satu di Indonesia ini telah melakukan kunjungan hampir ke seluruh titik destinasi di kawasan Danau Toba, mulai dari Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba Samosir, dan Samosir.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Advertisement
