Liputan6.com, Jakarta Ibu kota baru telah resmi ditetapkan berada di Pulau Kalimantan, meski lokasi persisnya belum disebutkan. Secara bocoran, lokasi tersebut ada kemungkinan berdekatan dengan lokasi pertambangan.
Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono belum bisa memastikan bahwa lokasi ibu kota baru berada di dekat area pertambangan.
"Belum tentu kan, belum tentu ada di (dekat) daerah tambang," ujar dia saat ditanyai rekan wartawan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dia juga mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menetapkan kriteria terkait calon lokasi ibu kota, dimana salah satu syaratnya adalah tidak berada di sekitar lubang tambang.
"Kalau di bekas tambang, bu menteri LHK (Siti Nurbaya Bakar) sudah ada kriterianya, di dekat ibu kota tidak ada lubang tambang," sebut dia.
Bila memang di dekat lokasi pembangunan ibu kota baru ada area pertambangan, ia menegaskan kawasan tersebut harus direklamasi. Adapun proses reklamasi disebutnya menjadi kewajiban dari pihak pengusaha pertambangan.
"Itu ada UU-nya. Kalau pengembang tambang enggak reklamasi, dia kena sanksi pidana," tegas Menteri Basuki.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Mana? Agustus Disampaikan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan saat ini masih dalam proses kajian terkait pemindahan ibu kota. Keputusan terkait lokasi mana yang akan dijadikan ibu kota, dia mengatakan akan disampaikan Agustus mendatang.
"Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantannya, Kalimantan yang mana? Nanti kita sampaikan Agustus," kata Jokowi dalam siara pers, Rabu (31/7/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan pihaknya masih menyelesaikan kajian-kajian. Mulai dari sektor ekonomi, demografis hingga masalah sosial politik.
"Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet," ucapnya.
Jokowi menegaskan pemerintah tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Namun, dia meminta agar keputusan lokasi pemindahan ibu kota dapat diselesaina secepatnya.
"Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi ingin secepatnya diputuskan," ungkap Jokowi.
Advertisement
