Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali mengingatkan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan infrastuktur transporasi cepat dan alternatif serta kantong logistik seiring menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara ke pulau kalimantan.
Advertisement
Anggota Komisi VII DPR RI ini meyakini, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan ke Pulau Kalimantan.
"Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulteng sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan. Tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng," ujar Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (3/8/3019).
Legislator dapil Sulawesi Tengah ini menyampaikan, letak Sulawesi Tengah menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di pulau Kalimantan.
Namun hal itu ditekankannya tak akan memberi dampak apa-apa tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespons ini.
"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan," ucap Ali.
Sejauh ini kata Ali, jarak transportasi logistik dari arah Napu dan dari parigi Moutong masih membutuhkan waktu yang lama.
"Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif, maka dari itu, kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuhan Pantoloan," terangnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Perkuat Kantong Logistik
Selain itu, kata dia, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi.
"Maka itu kebutuhan Sulteng ke depan, harua bersinergi antara rencana Provinsi dengan Kabupaten untuk keunggulan ini. Jangan provinsi merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan Kabupaten merencanakan kelautan, itu kan tidak sinergis," kata Ahmad.
Oleh karena itu, Ahmad Ali berpendapat bahwa harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan Kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli lalu membenarkan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah memilih pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru negara Indonesia.
Pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta.
Advertisement
