Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberikan ide praktis terhadap petaka mati lampu massal yang terjadi di DKI Jakarta dan sebagian Pulau Jawa. Menurut Jonan, lebih baik masyarakat langsung menggugat PT PLN (Persero).
Saran itu ia sampaikan di Instagram resmi miliknya. Pasalnya, banyak warganet protes pada sang menteri soal pemadaman massal yang terjadi.
"Digugat aja PLN," ujar Jonan pada komentar yang ia tulis pada Minggu, 4 Agustus 2019.
Pada komentar terpisah, Jonan berkata bahwa PLN memang harus disentil keras akibat perbuatan mereka. Ia pun berjanji akan meneruskan kekhawatiran masyarakat.
"Saya akan sampaikan concern ini dan memang perlu disentil keras PLN," tegas Jonan.
Baca Juga
Advertisement
Terkait relasi Kementerian ESDM dan Badan Usaha Milik negara (BUMN), Jonan menjelaskan Kementerian BUMN adalah yang paling berkuasa atas PLN. Sedangkan Kementerian ESDM hanyalah regulator dan tidak bertanggung jawab atas operasional PLN.
"PLN itu BUMN," jelas Jonan kepada warganet. "Silahkan tanya PLN dan Menteri BUMN sebagai penanggungjawab operator, ESDM adalah regulator yang mengawasi dan monitor kinerja operator," jelas Jonan.
Jonan terpantau hadir bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan petinggi PLN. Turut hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya, sementara Menteri BUMN Rini Soemarno terpantau absen karena sedang berada di Arab Saudi.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Beri Kompensasi, PLN Bakal Gratiskan Pemakaian Listrik
PLN menjanjikan adanya kompensasi untuk masyarakat yang mengalami listrik padam pada Minggu (5/8/2019). Kompensasi ini adalah dengan memberikan listrik gratis.
Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani mengatakan, sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang standar mutu pelayanan, PLN akan memberikan kompensasi ke masyarakat atas listrik padam yang hampir terjadi di seluruh Jawa.
"Kompensasi kepada masyarakat sudah ada aturannya, Permen ESDM PLN komit melaksanakannya," kata Inten, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Menurut Inten, untuk besaran insentif yang diberikan akan dihitung berdasarkan formula yang telah ditetapkan sesuai dengan lama listrik padam dan kelompok kWh pelanggan.
"Sudah ada formulasinya, kita ikuti saja. Ada hitunganya sekian jam kali sekian. KWH akan gratiskan itu tergantung kelompoknya," tuturnya.
Inten mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mendata pelanggan yang mengalami pemadaman listrik. Kompensasi diberikan dengan mengurangi tarif tagihan penggunaan listrik sesuai dengan hitungan masing-masing pelanggan.
"Dari area-area terdampak itu dihitung diformulasikan. Ini kemudian menjadi pengurang untuk tagihan berikutnya," ucapnya.
Advertisement
Kerugian Besar
Padamnya listrik atau mati lampu hampir 8 jam pada Minggu kemarin mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan publik di Jakarta. Hal ini dinilai sesuatu yang harus serius disikapi dan diantisipasi oleh pemerintah melalui PLN.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, ketergantungan dunia usaha dan pelayanan publik terhadap listrik sangatlah besar.
"Oleh sebab itu, pelayanan PLN harus dievakuasi secara serius dan mendesak karena PLN adalan milik pemerintah," ujar dia di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Menurut Sarman, kerugian yang dialami oleh pengusaha sangat besar akibat padamnya listrik. Selain itu, masalah ini juga berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani.
Industri Kecil Menengah (IKM) sangat terpukul dengan mati lampu yang cukup lama ini. seperti industri kuliner, konveksi, restoran, kafe, katering, transportasi online, SPBU, bengkel, mebel, dan usaha lainnya.
Sedangkah pelayanan publik di Jakarta hampir lumpuh, seperti MRT, Commuter Line, ATM, pelayanan pintu tol, jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan dan lalu lintas akibat padamnya listrik.
"Kita agak sulit menghitung angka kerugian. Akan tetapi, jika dilihat dari banyaknya sektor usaha dan pelayanan publik yang terimbas, maka bisa mencapai triliunan rupiah. Kejadian ini juga akan berdampak pada ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika kondisi pelayanan energi listrik seperti ini," ucap dia.
