Pengusaha: Zaman Sudah Maju, Listrik Tak Boleh Padam

Para pengusaha menyayangkan pemadaman listrik dan penanganan yang lambat oleh PLN

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Agu 2019, 15:48 WIB
Awak media mengambil gambar suasana Stasiun MTR Bendungan Hilir saat terjadi pamadaman listrik di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Minggu (4/8/2019). Listrik padam terjadi akibat gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyayangkan insiden pemadaman listrik, yang terjadi pada Minggu (4/8) siang. PT PLN (persero) diharapkan dapat melakukan evaluasi agar insiden serupa tak lagi terulang.

"Listrik ini tidak ada alternatif selain PLN. Masalahnya apakah harus terulang kasusnya? Harusnya dengan kemajuan zaman hal-hal begini tidak boleh terjadi," kata Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta saat dihubungi Merdeka.com, Senin (5/8/2019).

Sebagai pemasok listrik, lanjut Tutum, PT PLN seharusnya memiliki rencana alternatif bila terjadi gangguan atau kerusakan pada pembangkit listrik. Dengan demikian, pemadaman listrik tidak berlangsung selama berjam-jam di wilayah padat penduduk.

"Listrik ini sangat vital, maka PLN harus evaluasi secara menyuluruh. Harus ada back up teknologinya," ucapnya.

Terkait jumlah kerugian yang akibat pemadaman listrik, dia mengakui kerugian memang dirasakan industri ritel. Salah satunya mesti menambah pengeluaran untuk mengaktifkan genset.

Meskipun demikian, Aprindo belum menghitung berapa besar nilai kerugian akibat insiden yang terjadi. Khususnya di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Belum ada data begitu untuk nominal kerugiannya, tapi kami pikir di ritel bisa terkendali karena ada genset ya," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


PLN Diminta Perbaiki Sistem Listrik

Pasukan Elit PLN saat beraksi di Menara Sutet Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Pekerjaan tersebut mengandung resiko besar karena jaringan listrik masih dipelihara tanpa dipadamkan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sementara itu, Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) mengharapkan PLN dapat memperbaiki sistem kelistrikan. Hal ini untuk menghindari pemadaman listrik yang terjadi.

"Saya kira sistemnya mesti diperbaiki lah. Masa iya sampai bisa jebol total semua begitu kan," ungkap Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan, saat dihubungi Merdeka.com, Senin (5/8/2019).

Dia mengakui bahwa pemadaman listrik seperti yang terjadi kemarin, merupakan pengalaman baru. Sebab juga diikuti dengan terganggunya saluran komunikasi dan transaksi perbankan.

"Itu kan seumur-umur baru kali ini PLN begitu," kata dia.

Sebelumnya memang pernah terjadi juga pemadaman listrik PLN. Namun, lanjut Stefanus, dampaknya tidak sebesar yang terjadi kemarin.

"Sebelumnya hanya sebagian-sebagian kan. Biasanya kalau ada tempat PLN yang rusak, gardunya meledak atau apa itu kan hanya sebagian, tapi kan telepon, Wi-Fi segala macam nggak mati," ujar dia.

"Ini kan total mati semua. Telepon Telkom saja yang line biasa saja mati tidak ada sinyal," imbuhnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com


Menteri ESDM: Digugat Saja PLN

Presiden Joko Widodo bersama Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan usai menggelar rapat di Kantor Pusat PLN (Persero), Jakarta, Senin (5/8/2019). Jokowi meminta penjelasan menyusul peristiwa pemadaman listrik di hampir seluruh Pulau Jawa. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberikan ide praktis terhadap petaka mati lampu massal yang terjadi di DKI Jakarta dan sebagian Pulau Jawa. Menurut Jonan, lebih baik masyarakat langsung menggugat PT PLN (Persero).

Saran itu ia sampaikan di Instagram resmi miliknya. Pasalnya, banyak warganet protes pada sang menteri soal pemadaman massal yang terjadi.

"Digugat aja PLN," ujar Jonan pada komentar yang ia tulis pada Minggu, 4 Agustus 2019.

Pada komentar terpisah, Jonan berkata bahwa PLN memang harus disentil keras akibat perbuatan mereka. Ia pun berjanji akan meneruskan kekhawatiran masyarakat.

"Saya akan sampaikan concern ini dan memang perlu disentil keras PLN," tegas Jonan.

Terkait relasi Kementerian ESDM dan Badan Usaha Milik negara (BUMN), Jonan menjelaskan Kementerian BUMN adalah yang paling berkuasa atas PLN. Sedangkan Kementerian ESDM hanyalah regulator dan tidak bertanggung jawab atas operasional PLN.

"PLN itu BUMN," jelas Jonan kepada warganet. "Silahkan tanya PLN dan Menteri BUMN sebagai penanggungjawab operator, ESDM adalah regulator yang mengawasi dan monitor kinerja operator," jelas Jonan.

Jonan terpantau hadir bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan petinggi PLN. Turut hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya, sementara Menteri BUMN Rini Soemarno terpantau absen karena sedang berada di Arab Saudi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya