Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyayangkan tidak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di Jakarta. Harusnya PLTGU ini bisa membantu memasok listrik saat terjadi pemadaman lsitrik
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, PLTGU yang terletak di Jakarta, yaitu Muara Karang, Muara Tawar dan Tanjung Priok tidak bisa menolong pemadaman, karena PLN melakukan pemeliharaan.
"Nah pembangkit yang Muara Karang itu karena kebetulan kemarin hari minggu, hari libur biasanya teman-teman PLN lakukan perawatan," kata Rida, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
Rida melanjutkan, pembangkit tersebut juga tidak disiagakan beroperasi untuk masuk ke dalam sistem atau spinning reserved, sehingga tidak bisa memasok listrik ketika kondisi sistem mengalami kendala.
"Kemarin teman-teman PLN, mungkin karena keyakinan selama ini mereka ikuti SOP apa yang ada di Muara Karang atau Muara Tawar ya itu keduanya tidak diposisikan pada kondisi yang spinning reserved artinya mesin nyala dan siap masuk ke sistem kapan saja. Itu satu kenapa spinning reserved tidak dilakukan," tuturnya.
Menurut Rida, jika PLTGU tersebut tidak dioperasikan dengan alasan efisiensi, maka seharusnya efisiensi tidak mengorbankan pelayanan. Saat ini Kementerian ESDM sedang mengkaji untuk memastikan tidak beroperasinya PLTGU Jakarta karena efisiensi.
"Katanya yang lagi kita kaji, akan jadi bahan diskusi apakah betul efisiensi. Maksud kami efisiensi boleh tapi jangan korbankan pelayanan. PLN kan pelayan industri," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pengusaha Rugi Triliunan Rupiah akibat Mati Lampu
Padamnya listrik atau mati lampu hampir 8 jam pada Minggu (4/8/2019) kemarin mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan publik di Jakarta. Hal ini dinilai sesuatu yang harus serius disikapi dan diantisipasi oleh pemerintah melalui PLN.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, ketergantungan dunia usaha dan pelayanan publik terhadap listrik sangatlah besar.
"Oleh sebab itu, pelayanan PLN harus dievaluasi secara serius dan mendesak karena PLN adalan milik Pemerintah," ujar dia di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Menurut Sarman, kerugian yang dialami oleh pengusaha sangat besar akibat padamnya listrik. Selain itu, masalah ini juga berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani.
Industri Kecil Menengah (IKM) sangat terpukul dengan mati lampu yang cukup lama ini seperti industri kuliner, konveksi, restoran, cafe, catering, transportasi online, SPBU, bengkel, mebel, dan usaha lainnya.
Advertisement
Layanan Transportasi Lumpuh
Sedangkah pelayanan publik di Jakarta hampir lumpuh seperti MRT, Commuter Line, ATM, pelayanan pintu tol, jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan dan lalu lintas dan lain lain akibat mati lampu.
"Kita agak sulit menghitung angka kerugian akan tetapi jika dihat dari banyaknya sektor usaha dan pelayanan publik yang terimbas maka bisa mencapai triliunan rupiah. Kejadian ini juga akan berdampak pada ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika kondisi pelayanan energi listrik seperti ini," jelas dia.
