Liputan6.com, Jakarta Insiden pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8) kemarin sempat melumpuhkan beberapa moda transportasi massal seperti commuter line dan MRT (mass rapid transit).
Atas dasar itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan agar sarana angkutan umum seperti MRT dan Commuter Line memiliki pembangkit listrik sendiri. Ini untuk menjaga keandalan pasokan listrik di sarana transportasi yang strategis.
Advertisement
"Saya rekomendasi dari sejak saya di Jakpro kalau kegiatan strategis seperti bandara, MRT, kereta listrik mesti punya pembangkit sendiri," kata dia, di kantor Menko Maritim, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Dengan demikian, transportasi publik tidak hanya bergantung pada pasokan listrik dari PLN saja. "Sehingga double mereka sehari-hari di-cover oleh situ tapi jaringan Jawa Bali bisa meng-cover atau sebaliknya. Kalau Bandara Soetta punya back up genset dan punya jaringan Jawa Bali sehingga double cover,
Selain itu, transportasi umum dianggap sudah menjadi harga diri Indonesia. Jika layanannya terganggu lantaran pemadaman listrik bisa menjadi pergunjingan banyak pihak.
"Semestinya demikian. Jadi kalau kota-kota besar mestinya demikian. Kota besar seperti Jakarta satu kegiatan yang harga diri bangsa," tegas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Butuh 250 MW
Budi memperkirakan total kebutuhan listrik dari seluruh transportasi kereta di ibu kota bisa mencapai 250 MW. "Kalau dari perhitungan saja ya, MRT itu kira-kira 130 MW. Jadi kalau mau ditambahkan mungkin KCI sama besarnya jadi KCI Jakarta, Jabodetabek paling tidak 250 MW," urai Budi.
Usulannya tersebut, kata Budi, akan dia sampaikan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. "Tentu nanti di kabinet dibicarakan semestinya saya bisa usulkan ke ESDM dan BUMN," tandasnya.
Advertisement
Listrik Padam, Menko Luhut Kritik Direksi PLN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat suara terkait insiden pamadaman listrik pada Minggu (4/8) kemarin. Dia pun menyoroti pucuk pimpinan PT PLN (Persero).
Menurut Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini, orang nomor wahid di PLN seharusnya memiliki kualifikasi teknis di bidang kelistrikan bukan hanya kemampuan sebagai ahli keuangan.
"Presiden sudah memerintahkan untuk evaluasi dan saya pikir betul. Memang harus ada evaluasi yang sangat mendasar. Peran dari ahli-ahli dalam bidang ini di PLN harus dilakukan," kata dia, di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2019).
"Tidak boleh PLN hanya dipimpin oleh orang yang hanya ngerti soal masalah finance jadi harus kembali ke nature dia bahwa itu menyangkut masalah-masalah yang eloknya dipimpin oleh orang yang mengerti," lanjut Luhut.
Dia mengatakan bahwa insiden tersebut tentu sangat disayangkan. Evaluasi dan perbaikan harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
"Saya bilang tadi kita sangat menyayangkan itu terjadi. Dan sekarang kita perbaiki. Jangan lupa ini bukan hanya terjadi di kita. New York pernah kejadian, Australia juga," tegasnya.
Luhut pun masih enggan memberikan komentar banyak terkait insiden tersebut. Sebab masih perlu dilakukan investigasi yang mendalam.
"Karena itu ada beberapa kekeliruan masih diinvestigasi. Mungkin kita minta BPPT melakukan audit dalam konteks kejadian kemarin," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
