Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menanggapi keluhan Bupati Nduga, Papua Yairus Gwijangge di DPR. Yairus meminta personel Polri dan TNI ditarik dari wilayahnya, demi kepentingan masyarakat.
Dedi menegaskan, Polri tidak akan menarik anggota kepolisian dari Nduga, Papua.
Advertisement
"Jadi laporan yang disampaikan Bupati itu tidak berdasarkan fakta dan data akurat di lapangan. Keberadaan TNI Polri tidak dikurangi, tetap akan dipertahankan dalam rangka menjamin keamanan di Nduga. Demikian juga untuk menjamin kelancaran pembangunan Trans-Papua," tutur Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).
Bertolak belakangan dengan aduan Yairus, menurut Dedi, masyarakat Nduga justru butuh keberadaan TNI Polri di sekitarnya. Khususnya demi memberikan perlindungan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Yang justru melakukan penyerangan itu dari kelompok KKB. Yang mengancam, melakukan teror ke masyarakat setempat. Oleh karenanya, demi keamanan masyarakat setempat, TNI Polri melokalisir warga dan juga melakukan pengamanan agar KKB tidak turun ke perkampungan, ke distrik-distrik melakukan pencurian, pemerkosaan, maupun tindak pidana lainnya," jelas dia.
Dedi juga membantah TNI Polri melakukan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat Nduga. Bahkan sejauh ini, kehidupan warga terbilang normal meski ada aparat di sekitarnya.
"Enggak ada (pembatasan). Jadi hal tersebut tidak mendasar. Seharusnya bupati kan mendukung dengan keberadaan TNI Polri di sana. Harus bersinergi dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dalam rangka memberikan pelayanan ke masyarakat yang terbaik," Dedi menandaskan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bupati Nduga Mengadu ke DPR
Bupati Nduga Yairus Gwijangge menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Agustus 2019.
Dalam pertemuan itu Yairus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui DPR menarik anggota TNI dan Polri di kawasannya, Nduga Papua yang sedang mengamankan proyek pembangunan infrastruktur.
"Kami dengan harapan penuh, meminta bapak presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI Polri non organik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas disana," kata Yairus.
Dia mengatakan, selama ini masyarakatnya tidak tenang hidup di antara anggota TNI dan Polri. Bahkan sejumlah masyarakat di kawasan tersebut mengungsi karena menghindari anggota TNI dan Polri.
"Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang, meraka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga. Dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan," ungkap dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga Namia Wijangge mengungkapkan masyarakat Nduga banyak yang masih trauma terhadap tragedi gerakan separatis di tahun 1996. Sehingga dia meminta TNI dan Polri segera ditarik ke markasnya.
"Trauma itu terus terbawa sampa sekarang. seperti itu sehingga persoalan ini dalam waktu singkat ini mau diselesaikan sangat susah," kata Namia.
Tambahnya, para aparat juga tidak berjaga di pembangunan infrastruktur. Tetapi, lanjut Namia, para TNI dan Polri malah masuk ke perkampungan.
"Mereka tidak menolak pembangunan. Kami lihat di media, aparat TNI atau Polri diturunkan ke sana supaya pengamanan jalan, pembangunan jembatan dan sebagainya. Tapi sementara pembangunan jembatan maupun jalannya ini belum jalan," ujar dia.
Advertisement
