Liputan6.com, Jakarta - Wasekjen Partai Golkar Maman Abdurahman mengatakan mayoritas kader partainya menginginkan Musyawarah Nasional (Munas) pergantian ketua umum dilakukan Desember 2019. Hal itu, sesuai dengan aturan partai yang ada.
"Sampai sekarang aspirasi besar baik Dewan Pembina, Dewan Pakar, senior-senior, dan mayoritas pengurus DPP, DPD I seluruh Indonesia merekomendasikan Munas Desember," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Advertisement
Menurutnya dia, Presiden Jokowi juga menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan jadwal pelaksanaan Munas pada internal masing-masing partai. Karena itu, Golkar lanjutnya, tidak akan mempercepat pelaksanaan Munasnya.
"Jadi arus besarnya dan Munas itu Desember sesuai dengan aturan yang sudah ada karena Golkar tidak kenal Munas dipercepat yang ada Munas atau Munaslub. Berdasarkan aturan dan organisasi Munas itu di Desember 2019," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menanggapi polemik penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Dia menilai, sudah ada kesepakatan awal bahwa Munas digelar akhir tahun 2019.
Saksikan video pilihan di bawah ini
Sudah Disepakati
"Kalau mengenai penyelenggaraan Munas sudah disepakati sejak awal. Bahwa penyelenggaraan pada akhir tahun 2019. Katakanlah sekitar Desember," ujarnya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).
Kubu Bambang Soesatyo yang merupakan pesaing petahana Airlangga Hartarto meminta Munas dipercepat. Akbar pun menyatakan tidak ada alasan yang mendesak Munas untuk dipercepat.
"Itu yang menjadi pedoman kita itu yang menjadi pegangan kita. Oleh karena itu tidak ada alasan percepatan Munas. Biarkanlah mekanisme ini berjalan sesuai dengan apa yang terjadi sejak awal," ujarnya.
Sebelumnya, langkah politikus senior Partai Golkar, Darul Siska yang membuat surat terbuka untuk Akbar Tandjung dan Agung Laksono agar aktif mendorong persiapan Musyawarah Nasional atau Munas mendapat kritikan dari kader Partai Golkar.
"Rasanya kurang elok jika menyampaikan surat terbuka yang tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Golkar, tetapi telah menyebar luas di publik," kata kader Partai Golkar, Zuli Hendriyanto, di Jakarta, Senin, (5/8/2019).
Zuli mengingatkan, mestinya bila ada saran atau kritik maka sebaiknya disampaikan langsung. Apalagi yang dituju adalah Akbar Tandjung yang statusnya mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
"Hemat saya, etika sebagai junior jika kita berbeda pendapat atau ingin menyampaikan saran dan kritik kepada senior yang pernah berjasa kepada kita, sebaiknya disampaikan langsung kepada beliau," jelasnya.
Reporter: Sania Mashabi
Sumber: Merdeka
Advertisement
