Liputan6.com, Jakarta Inklusi keuangan telah menjadi perhatian global. Beberapa negara telah berupaya untuk dapat melaksanakan inklusi keuangan sebagai bagian dari program atau kebijakan nasionalnya. Dari data yang disajikan World Bank melalui Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey 2017 tercatat lebih dari 40 negara yang telah menerapkan strategi nasional dalam rangka mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan, termasuk Indonesia.
Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Program perluasan akses keuangan perlu dilakukan pada tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah sesuai dengan Nawacita Presiden RI untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan sejalan dengan program pemerintah daerah dan dapat mendorong perekonomian daerah, serta memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Advertisement
bank bjb sebagai anggota TPAKD memiliki peran sebagai koordinator kelompok kerja optimalisasi akses keuangan, dimana bank bjb telah berperan serta aktif dalam mendukung program- program TPAKD yang selaras dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Visi Misi bank bjb.
Dalam rangka pelaksanaan TPAKD Award periode program tahun 2019, Senin dan Selasa 5-6 Agustus 2019 dilakukan sosialisasi “Optimalisasi Peran BUMDes di Desa Arjasari dan Cibuluh” yang bertempat di Gedung Pakuan di hadiri oleh Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Edi Nasution Yudi (Asda), Sarjito (Deputi Komisionaries OJK Bidang EPK), Yuddy Renaldi (Direktur Utama Bank bjb), dan tamu undangan lainnya. Kunjungan ke 2 Desa yang terpilih mewakili Provinsi Jawa Barat yaitu Desa Arjasari di Kabupaten Bandung dan Desa Cibuluh di Kabupaten Subang.
Sebagai salah satu finalis TPAKD Award, Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja unggulan yaitu Optimalisasi BUMDes. Proses penilaian BUMDes yang mewakili Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh tim TPAKD bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten terkait. Tim penilai melakukan penilaian kepada desa-desa yang ada di 5 Kabupaten tersebut (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat) dan dimana telah dilakukan beauty contest dan terpilih 5 BUMDes (1 BUMDes dari masing-masing Kabupaten).
Seiring dengan perkembangan optimalisasi BUMDes tersebut, terdapat 2 Desa dari 2 Kabupaten yang lebih unggul dibandingkan BUMDes yg lain, maka atas dasar itulah 2 Desa tersebut terpilih menjadi BUMDes yang diikutsertakan program TPAKD award 2018.
Banyak BUMDes yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Kemendes, namun aktivitasnya banyak yang belum optimal. Telah dilakukan survey di 5 Kabupaten terpilih yang memiliki BUMDes dengan potensi ekonomi untuk dapat dikembangkan, namun masih terkendala akses keuangannya. Tujuan Optimalisasi BUMdes bersama bank bjb diantaranya :
- Terbukanya akses keuangan, meliputi :
- Membentuk unit usaha di bawah BUMDes memiliki status badan hukum (PT/Koperasi).
- Agen Laku Pandai
- KUR
- bjb Mesra
- DPLK
- Pengelolaan Giro Desa
- Internet banking Corporate
- PPOB
- Membuka peluang lebih besar untuk mengembangkan unit usaha melalui kerjasama dengan pihak lain
Saat ini jumlah BUMDes di Jabar per Desember 2017 tercatat sebanyak 2.964 unit dan tersebar di 19 kabupaten. Sebagian Besar (95%) BUMDes tersebut belum memiliki status bentuk badan hukum (PT/Koperasi), melainkan hanya Perdes, baik untuk BumDes maupun Unit Usahanya. Dengan badan hukum berupa perdes menjadikan BUMDes tersebut sangat terbatas kegiatan usaha yang dapat dilakukan. Di sisi lain saat ini terdapat banyak kesempatan usaha, baik bidang keuangan maupun perdagangan.
Kemampuan keuangan desa berpotensi meningkat karena adanya bantuan dana desa yang digulirkan Pemerintah Pusat. Selain itu, potensi ekonomi desa juga relatif cukup besar. Namun sumber daya tersebut belum tergarap optimal oleh pemerintah desa yang salah satunya disebabkan BUMDes di desa tersebut belum dapat berperan aktif khususnya dalam kegiatan-kegiatan usahanya. Faktor lain adalah masih rendahnya pemahaman pada pengelola BUMDes mengenai pengelolaan keuangan. Dengan memiliki BUMDes yang berbadan hukum diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes terhadap kegiatan usaha khususnya di bidang keuangan sehingga dapat membuka/memperluas akses keuangan bagi masyarakat sekitar.
Dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bank bjb No. 119/17/DPM-Desa dan 008/NK/DIR-INS/2018 tentang Percepatan Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Fasilitas Layanan Perbankan Tanggal 6 Juni 2018. Adapun ruang lingkup kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bank bjb dalam kesepakatan tersebut ialah:
- Peningkatan Kapasitas melalui pelatihan, pengelolaan bisnis penguatan Lembaga Perekonomian Masyarakat
- Pendampingan teknis penguatan Lembaga Perekonomian Masyarakat
- Layanan keagenan Laku Pandai
- Penyaluran fasilitas kredit bagi Usaha Kredit Mikro
- Pengelolaan Keuangan Desa melalui Layanan Perbankan
Salah satu desa binaan bank bjb yang berada di Kabupaten Bandung, Desa Arjasari melalui BUMDes Saraksa yang memiliki potensi ekonomi antara lain; Perkebunan dan produksi Kopi Arjasari, Sentra Sepatu Kulit,Pengelolaan Air Bersih Mandiri dan Pengelolaan Objek Wisata Alam. Berbagai pelatihan kewirausahaan, pelatihan dan sosialisasi Laku Pandai, Pengikutsertaan dalam pameran/expo baik di dalam maupun luar negeri, dan pelaksanaan program One Village One Company (OVOC).
Selain itu pada hari Selasa (6/8) dilanjutkan ke kunjungan ke salah satu desa binaan bank bjb yaitu BUMDes Tarungjaya yang terletak di Desa Cibuluh Kabupaten Subang. BUMDes Tarungjaya sendiri memiliki beberapa usaha diantaranya Pengelolaan Air Bersih, Layanan Pariwisata dan Layanan Laku Pandai. Bank bjb sendiri telah melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan potensi ekonomi Desa Cibuluh, diantaranya: Pelatihan Kewirausahaan kepada pelaku home industry, pelatihan dan sosialisasi Laku Pandai, Program OVOC yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Barat bertempat di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut.
"Diharapkan dengan adanya TPAKD Award ini BUMDes lain di Provinsi Jawa Barat akan terus terpacu menghasilkan yang terbaik bagi daerahnya dan juga tentunya ini hal ini memberikan dampak positif bagi Provinsi Jawa Barat sebagai finalis TPAKD Award, bahwa kerja keras tim TPAKD di Jawa Barat memberikan bukti nyata sebut ’Yuddy Renaldi’ selaku Direktur Utama bank bjb.
(*)
