Baru Dilantik, Kapolda Kalteng Langsung Fokus Tangani Kebakaran Hutan

Sebelumnya, Jokowi menegaskan tak segan mencopot para Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 07 Agu 2019, 11:32 WIB
Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau, dengan water bombing. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Jakarta - Irjen Ilham Salahudin baru saja menerima terima jabatan Kapolda Kalimantan Tengah di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019) pagi ini. Dia pun langsung turun ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagaimana perintah penanganan serius dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai pelantikan.

"Siang ini (ke lokasi)," tutur Ilham di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).

Sejauh ini, Ilham belum secara detail membeberkan lokasi kebakaran hutan dan lahan mana saja yang akan disambangi. Termasuk teknis persiapan demi memenuhi perintah Jokowi menangani karhutla.

"Saya kan belum ke sana. Nanti kalau saya sudah ke TKP, baru kamu tanya," jelas dia.

Ilham mengaku perlu mempelajari pola kerja yang sebelumnya sudah berlaku di Polda Kalimantan Tengah. Khususnya di jabatan barunya sebagai kapolda.

"Semua sudah ada sistemnya, saya tinggal jalani saja," Ilham menandaskan soal penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Titah Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Jokowi menyampaikan tak mau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 terulang kembali. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 terulang kembali. Jokowi pun menegaskan tak segan mencopot para Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi karhutla.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan jika tak bisa atasi karhutla)," tegas Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menyinggung kebakaran hutan pada 2015 yang menimbulkan kerugian hingga Rp 221 triliun.

Jika dibandingkan 2015, Jokowi mengatakan karhutla tahun ini menurun 81 persen. Namun dibandingkan 2018, tahun 2019 justru mengalami kenaikan.

"Harusnya ini tiap tahun turun, menghilangkan total," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam dalam menangani kebakaran hutan hingga melakukan pencegahan. Menurut dia, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan dengan pencegahan.

"Api sekecil apa pun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita hitung. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya