Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) bersama Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid usai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Kadir berkonsultasi dengan KPK terkait pengangkatan dan pelantikan 193 pejabat Sulsel. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) bersama Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid usai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Kadir berkonsultasi dengan KPK terkait pengangkatan dan pelantikan 193 pejabat Sulsel. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid memberi keterangan usai menggelar pertemuan dengan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Kadir berkonsultasi dengan KPK terkait pengangkatan dan pelantikan 193 pejabat Sulawesi Selatan. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memberi keterangan usai menggelar pertemuan dengan Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Kadir berkonsultasi terkait pengangkatan dan pelantikan 193 pejabat Sulsel. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) dan Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid usai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Kadir berkonsultasi dengan KPK terkait pengangkatan dan pelantikan 193 pejabat Sulawesi Selatan. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid (kiri) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan usai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Kadir berkonsultasi dengan KPK terkait pengangkatan dan pelantikan 193 pejabat Sulawesi Selatan. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
