Liputan6.com, Jakarta Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai perlu ada partai yang tetap berada di luar pemerintahan untuk menjaga fungsi pengawasan.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebelum beliau berangkat juga kemarin, ini pandangan pribadi bahwa harus ada yang di luar pemerintahan untuk membantu mengkaji," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Advertisement
Sandiaga menjelaskan, pengkajian diperlukan untuk melihat pengaplikasian visi dan misi. Salah satunya melalui penyusunan RAPBN.
"Seperti ini nanti akan 16 Agustus kalau semuanya ada di pemerintahan, tidak ada yang berkonsentrasi untuk garis per garis, line by line melihat apakah visi yang disampaikan bisa dituangkan dalam RAPBN 16 Agustus," ungkap Sandiaga.
Diberitakan, Prabowo mengirim sinyal untuk bergabung di dalam pemerintah Jokowi- Ma'ruf Amin. Hal tersebut diungkap Prabowo sebelum meninggalkan lokasi makan siang bersama Presiden Jokowi di FX Sudirman, Jakarta, Sabtu 13 Juli 2019.
Saat jumpa pers bersama Jokowi di Stasiun MRT, Senayan, sebelum makan siang, Prabowo mengatakan siap membantu pemerintah. Saat ditegaskan lagi, Prabowo mengirim sinyal semakin kuat untuk siap koalisi.
"Ya saya siap mau menjadi bagian atau oposisi dalam pemerintahan," kata Prabowo di lokasi.
Sementara itu, dalam jumpa pers, Jokowi telah menjawab pertanyaan tentang kemungkinan koalisi dengan Gerindra. Jokowi mengatakan, hal itu harus ditanyakan lebih dulu kepada petinggi partai koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Mengenai pembahasan koalisi. Saya harus ngomong apa adanya, saya harus rundingkan dengan sahabat-sahabat di Koalisi Indonesia Kerja. Pak Prabowo juga pasti juga melakukan hal yang sama. Relawan juga," jelas Jokowi.
