Liputan6.com, New Delhi - Perdana Menteri Narendra Modi menjamin bahwa warga muslim India di Kashmir yang bergejolak tetap bisa merayakan hari raya Idul Adha "tanpa adanya gangguan" pada akhir pekan ini.
Pengumuman itu datang di tengah eskalasi ketegangan di Jammu dan Kashmir, menyusul langkah New Delhi yang mencabut regulasi hukum mengenai status otonomi khusus wilayah tersebut pada Senin 5 Agustus 2019.
Banyak warga Kashmir percaya bahwa pencabutan regulasi akan mengubah karakter demografis wilayah mayoritas Muslim itu demi membuka pintu bagi warga mayoritas Hindu.
Baca Juga
Advertisement
Setelah pencabutan Pasal 370, New Delhi dilaporkan menerapkan pembatasan akses komunikasi, ruang gerak, dan memberlakukan jam malam bagi masyarakat di sana. Ratusan politikus lokal juga diringkus oleh aparat India, mengindikasikan upaya untuk meredam pergolakan massa.
Tetapi, PM Modi "telah meyakinkan rakyat bahwa tidak akan ada masalah dalam merayakan Idul Adha" pada 12 Agustus dan bahwa situasi di Lembah Kashmir "akan kembali normal secara bertahap," demikian seperti dikutip dari India Today, Jumat (9/8/2019).
Hal itu dikatakannya usai menyampaikan pidato nasional sehubungan dengan situasi di Kashmir pada Jumat 9 Agustus.
Mengacu pada situasi saat ini di Kashmir, Modi memuji pasukan keamanan untuk "menjaga perdamaian" dan mengatakan orang akan dapat "merayakan Idul Adha tanpa kesulitan."
Dia mengatakan, pemerintah menyediakan semua bantuan yang mungkin untuk mereka dari Jammu & Kashmir yang tinggal di tempat lain dan ingin kembali ke rumah untuk merayakan hari raya.
Nasib Warga Kashmir yang Pulang dari Haji
Sementara itu, anggota dewan zona Kashmir, BA Khan mengatakan bahwa warga Kashmir yang pulang usai melaksanakan ibadah Haji tetap bisa "kembali ke rumah mereka" meski terjadi pembatasan akses dan gerak di wilayah yang bergejolak itu.
Namun, ada sejumlah regulasi yang diperlukan menyusul eskalasi ketegangan terbaru di Kashmir.
Seperti dikutip dari ANI, BA Khan menjelaskan, "Rincian jamaah haji yang akan kembali akan disampaikan oleh Kantor Haji Negara Bagian kepada Komisaris terkait yang akan mengeluarkan izin sehubungan dengan para jamaah haji & kepada keluarga mereka."
Meski demikian, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa pembatasan ruang gerak dan jam malam militer "akan berlanjut" di Jammu & Kashmir, dan beberapa "kehadiran aparat pemerintah" tetap ada selama Idul Adha 12 Agustus 2019.
"Saya tidak bisa membagikan detailnya tetapi pemerintah merencanakan sesuatu untuk memberikan bantuan kepada orang-orang pada hari raya," kata pejabat itu seperti dikutip dari The Hindu.
Pejabat itu menambahkan bahwa untuk saat ini "tidak ada perintah untuk melucuti" aparat keamanan yang dipersenjatai selama di Jammu & Kashmir, termasuk pada perayaan Idul Adha.
Akan tetapi, Penasihat Keamanan Nasional India, Ajit Doval mengatakan kepada warga Kashmir di distrik Shopian bahwa "Semuanya akan baik-baik saja. Keselamatan dan keamanan Anda adalah tanggung jawab kami."
Simak video pillihan berikut:
Kata Sekjen PBB Soal Situasi di Kashmir
Jenderal PBB turut bereaksi atas kondisi yang terjadi di Kashmir yang dikelola India. Antonio Guterres mengatakan pada Kamis, 8 Agustus 2019, menyatakan prihatin atas "pembatasan" yang terjadi di wilayah itu.
Hal itu merujuk pada mayoritas muslim yang berada di bawah penjagaan aparat keamanan, yang belum pernah terjadi sebelumnya; serta pemadaman komunikasi secara total.
Langkah Sekjen PBB itu datang ketika PM India Narendra Modi membela kebijakannya, mencopot otonomi khusus dari wilayah Kashmir India - keputusan yang sangat kontroversial dengan dalih menghentikan "terorisme dan separatisme," lapor Al Jazeera dikutip Jumat (9/8/2019).
Sekretaris jenderal PBB juga mengimbau agar India dan Pakistan tetap menahan diri, tidak mengambil langkah-langkah yang dapat memperburuk keadaan.
Advertisement
