Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengakui alokasi belanja pemerintah pusat dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia, alokasi anggaran belum seluruhnya tepat sasaran.
"Ruang kita untuk bergerak atau fiskal space tidak banyak. Karena bagaimana pun ada belanja mengikat, belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan, apakah belanja pegawai, transfer daerah, pembayaran bunga utang, atau kewajiban 20 persen pendidikan 5 persen kesehatan dan subsidi yang mau tidak mau masih tetap ada dalam berbagai bentuk dan komoditas," jelas Menteri Bambang saat menutup seminar nasional di kantornya, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
Seperti diketahui saat ini, jumlah belanja pemerintah pusat dalam APBN saat ini hampir mencapai sekitar Rp 2.500 triliun. Namun, besaran ini belum efektif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Menteri Bambang menyebut, ruang fiskal dan kemampuan investasi pemerintah untuk mendorong berbagai sektor tidak begitu banyak. Sebab, alokasi anggaran yang diberikan pemerintah diperuntukkan untuk belanja yang sudah mengikat.
"Tentunya kita berharap belanja negara tidak sekadar jalankan operasional pemerintahan. Belanja dalam APBN punya peran lebih, pendorong dan penggerak ekonomi," kata dia.
Meski secara besaran jumlah alokasi belanja pemerintah meningkat setiap tahunnya, keperluan di luar dari belanja mengikat masih cukup luas.
Oleh karena itu, dirinya menginginkan agar kementerian dan lembaga mampu mempergunakan anggaran yang terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kajian Bappenas
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Bappenas, setiap satu persen peningkatan belanja kementerian.lembaga itu andil pertumbuhan ekonominya sebesar 0,06 persen. Sementara bila peningkatan mencapai sebesar 11 persen, andilnya sebesar 0.66 persen.
"Namun, realisasi kenaikan 11 persen andil 0,24 persen. Ada selisih -0,42 persen itu adalah belanja yang belum tepat sasaran. Belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sayang sekali karena meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,42 bukan hal mudah. Naik 0,1 susah. artinya, kalau ada kesempatan naik segitu dengan hanya instrumen belanja, harusnya itu dimanfaatkan," pungkas dia.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prijambodo menilai bahwa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya merupakan suatu hal wajar. Namun, peningkatan itu tidak cukup dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Advertisement
Dinilai Perlu Ditingkatkan Lagi
Bambang menyampaikan, saat ini belanja negara melalui APBN sudah mencapai sekitar Rp 2.000 triliun lebih. Namun, masih banyak yang beranggapan, angka tersebut perlu ditingkatkan. Ini karena belanja negara tersebut belum berdampak langsung dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia.
"Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat. Seingat saya 2004 Rp 400 triliun, sekarang Rp 2.000 triliun, lima kali lipat tapi efektivitasnya masih banyak beranggapan masih harus ditingkatkan. Terutama di dalam kota mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan," katanya.
