Menkominfo Masih Bahas Soal Pengawasan Konten Netflix oleh KPI

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan wacana untuk mengawasi konten di media digital, seperti Netflix dan YouTube. Wacana itu diungkapkan oleh Ketua KPI 2019-2022, Agung Suprio.

Menanggapi wacana tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan masih akan membahasnya terlebih dulu. Sebab, dalam konteks Undang-Undang Penyiaran, KPI ada dalam konteks konten free to air (siaran gratis).

"Di mana Undang-Undangnya sendiri belum direvisi, tapi kalau kita bicara dalam konteks Undang-Undang ITE, bisa dilihat mana-mana yang tidak diperbolehkan kontennya. Apakah berkaitan dengan kesusilaan atau sebagainya," tutur Rudiantara ditemui di sela-sela acara Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Oleh sebab itu, Rudiantara menuturkan pihaknya masih perlu membahas lebih lanjut wacana ini dengan KPI. Terlebih, menurut Rudiantara, diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur soal ini.

"Karena kalau dilakukan (pengawasan) dasar hukumnya harus pas," tutur Rudiantara melanjutkan. Menurutnya, kedudukan hukum dalam hal ini harus jelas agar tidak menimbulkan polemik.

Lebih lanjut Rudiantara mengatakan perlu ditentukan pula objektif yang ingin dicapai dengan pengawasan ini, mengingat konten di platform digital memiliki perbedaan dari konten konvesional.

"Inti sebenarnya kan di film. Jadi, film itu kan kaitannya dengan Lembaga Sensor Film. Itu juga harus dibicarakan. Kalau film biasanya kan disensor sebelum ditayangkan, sedangkan di video-on-demand kan tidak seperti itu," ujarnya mengakhiri pembicaraan.