Liputan6.com, Garut - Ratusan Pedagang Kali Lima (PKL), Garut, Jawa Barat, menghadang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024.
Aksi yang dikomandoi Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG) itu, kembali menuntut agar PKL bisa berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani, terutama Pengkolan dan ALun-alun Garut.
Membawa sejumlah spanduk penolakan, massa aksi sengaja terus merengksek masuk ke gedung utama DPRD di kawasan kompleks perkantoran Pemda Garut. Sementara ratusan aparat gabungan dari unsur polisi, TNI dan Satpol PP menghadangnya.
Bahkan dalam beberapa adegan kecil keduanya, nampak terjadi aksi saling dorong hingga menyebabkan situasi dan kondisi yang cukup memanas. Untuk menghindari meluasanya bentrokan, petugas terpaksa mengamankan beberapa orang penggerak aksi, yang dianggap sebagai provokator.
Baca Juga
Advertisement
Ketua LPKLG Tatang mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan, atas minimnya perhatian yang diberikan anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat.
"Kami meminta anggota dewan baru melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya," ujar dia, Selasa (13/8/2019).
Menurutnya, kawasan perniagaan jalan Ahmad Yani Garut, terutama Alun-alun dan Pengkolan biasa masyarakat Garut menyebut, masih menjadi salah satu magnet sekaligus pusat ekonomi masyarakat.
"Karena gulanya (pusat keramaian) selama ini masih di kawasan pengkolan," kata dia.
Penertiban yang dilakukan aparat dalam dua bulan terakhir ujar dia, cukup merugikan dan dianggap sebagai bentuk tindakan sepihak yang tidak memperhatikan nasib masyarakat.
"Kalau pemda ada rencana untuk melakukan perbaikan gedung ya silahkan," kata dia.
Selama ini, pembangunan gedung PKL 1 dan 2 yang disediakan bagi PKL di jalan Guntur, berdekatan dengan Garut Plaza (GP), dianggap sepi dan belum memberikan dampak signifikan bagi PKL.
Ia berharap dengan aksi itu, menjadi perhatian semua pihak, terutama pemda Garut, agar memberikan izin untuk kembali berjualan di sana.
"Semuanya juga akan selesai kalau dimusyawarahkan," ujarnya.
Buka Negoisasi
Sementara itu Bupati Garut Rudy Gunawan di sela-sela pelantikan DPRD mengatakan, pintu negoisasi selalu terbuka bagi pemda Garut dalam upaya penertiban kawasan Pengkolan Garut.
"Kami akan selalu mengedepankan pendekatan dialogis," kata dia.
Menurutnya, penertiban PKL di sepanjang jalan Ahmad Yani terutama di kawasan Pengkolan dan Alun-ALun Garut, sengaja dilakukan pemda, untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
"Kami ingin ada satu etalase (kawasan tertib dan tidak kumuh) bagi masyarakat," kata dia.
Kedua kawasan itu ujar dia, merupakan hak masyarakat untuk menikmati kawasan niaga yang tertib bebas dari PKL.
"Boleh berjualan di Ahmad Yani tapi dari Sumbersari ke sana, Cikuray juga boleh," kata dia.
Rudy menilai aksi unjuk rasa berbarengan dengan momen pelantikan anggota DPRD Garut, sebagai upaya mereka, kembali mendapatkan hak berjualan di kawasan itu.
"Intinya kami tidak melarang berjualan, tetapi dari Sumbersari ke sana," kata dia menegaskan.
Seperti diketahui dalam dua bulan terakhir, ratusan PKL yang berjualan di kawasan Alun-alun dan Pengkolan Garut, terpaksa ditertibkan petugas.
Selain menimbulkan kesan kumuh, bahu jalan yang digunakan berjualan, kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas yang cukup akut.
Kondisi itu, semakin semrawut dengan hadirnya parkir liar yang kerap menimbulkan antrian panjang kendaraan. Hingga akhirnya mengganggu kenyamanan masyarakat.
Advertisement
Wajah Baru DPRD Garut
Hari ini sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji jabatan para anggota dewan baru, dilaksanakan di ruang utama Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul.
Pada acara pelantikan ini, seluruh bupati dan wali kota serta ketua DPRD se-Priangan Timur akan menghadiri kegiatan pelantikan wakil rakyat ini.
"Undangan yang sudah disebar itu ada 1.000 undangan. Dipastikan semuanya itu hadir, kecuali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak akan hadir kegiatan ini," ujar Kepala Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan Sekertariat DPRD Garut, Kusnadinata kepada wartawan.
Pembacaan sambutan akhirnya dibacakan Bupati Garut Rudy Gunawan setelah Gubernur Jawa Barat berhalangan. "Pelantikan dan pengucapan sumpah janji akan dilakukan atau dipandu oleh Kepala Pengadilan Negeri Garut," kata dia.
Ihwal pimpinan sementara DPRD Garut, rencannya akan diambil dari anggota partai peraih suara terbanyak pada pemilu lalu. "Biasanya ditunjuk anggota DPRD termuda atau tertua," kata dia.
Berikut daftar 50 Anggota DPRD Garut Periode 2019/2024
Dapil 1
Ihat Solihat (PKB), Lulu Gandhi Nan Rajati (Gerindra), Asep Mulyana (Gerindra), Yudha Puja Turnawan (PDIP), Dendi Hidayat (Golkar), Nadiman (Golkar), Yusuf Musyaffa (PKS), Dede Salahudin (PKS), Ayi Suryana (PPP), Muchtarul Wildan (PAN), Cucu Suhendar (Demokrat).
Dapil 2
R. Mochamad Romli (PKB), Aji Kurnia (PKB), Enan (Gerindra), Rd. Yayuk Tien Rahayu (Gerindra), Juju Hartati (PDI), Deden Sopian (Golkar), Karnoto (PKS), Dila Nurul Fadilah (PPP), Agus Hamdani GS (PPP), Ade Husna (PPP), Taufik Hidayat (PAN), Mas Yayu Siti Sapuro (Demokrat).
Dapil 3
Alit Suherman (PKB), Tatang Sumirat (Gerindra), Dadan Wandiansyah (PDI), Samsudin (Golkar), Aris Munandar (Golkar), Nita Mustika Utami (Golkar), Irwandani (PAN), Iwan Setiawan (Hanura), Witri Astrini (Demokrat)
Dapil 4
Subhan Fahmi (PKB), Agus Muhammad Sutarman (Gerindra), Dedi Suryadi Sutarsa (Gerindra), Dudeh Ruhiyat (PDI), Akhmad Mulyana (Golkar), Jajang Supriatna (PKS), Rini Sri Rahayu (PPP), Irfan Agustiana (PPP), Hamzah (PAN), Dadang Sudrajat (Demokrat)
Dapil 5
Iden Sambas (PKB), Ade Rijal (Gerindra), Mamat Rahmat (PDI), Euis Ida Wartiah (Golkar), Hasan Basri (PKS), Dian Misparoni (PPP), Yayat Hidayat (PAN), Riki Muhamad Sidik (Demokrat).
Simak juga video pilihan berikut ini:
