Tol Sumatera Bakal jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

Beberapa isu mendasar Sumatera yang masih perlu ditangani dengan lebih serius adalah belum optimalnya pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, belum terwujudnya Commodities Trading House terintegrasi.

Kemudian, belum stabilnya harga komoditas karet dan sawit yang diikuti turunnya kualitas produk, kurang kompetitifnya harga gas untuk industri sehingga menghambat laju produktivitas industri terutama di Sumatera Utara.

Selanjutnya, masih tingginya ketimpangan pembangunan di Sumatera bagian barat dan tingkat kemiskinan di Sumatera bagian utara, belum terwujudnya konektivitas intrawilayah dan hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan dan jasa.

Selain itu, belum berkembangnya dengan baik potensi kawasan pariwisata berbasis ekonomi lokal, tingginya potensi bencana yang belumsepenuhnya diantisipasi dengan mitigasi dan adaptasi, masih terdapatnya praktik illegal fishing, human trafficking, dan narkoba terutama di perbatasan, serta masih rendahnya capaian akses layanan dasar perumahan dan permukiman.

Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial kota atas perubahan iklim, bencana dan polusi, serta akibat kesenjangan dankemiskinan perkotaan, belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan, degradasi lingkungan yang diakibatkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pembukaan lahan hutan secara ilegal, pembakaranlahan gambut, serta masih perlunya peningkatan pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Pulau Sumatera juga dihadapkan pada isu alih fungsi hutan gambut yang tinggi, yaitumencapai lebih dari 20 persen. Untuk itu, sejak 2015 Pulau Sumatera telah memberlakukan moratorium lahan gambut.

Permasalahan lainnya terkait lingkungan hidup adalah isu laju deforestasi yang tinggi yang diakibatkan oleh adanyakompetisi lahan pertanian dan perkebunan termasuk sawit yang menjadi komoditas utama dalam mendorongperekonomian nasional.

Kota Medan menjadi lokasi ketiga dari rangkaian penyelenggaraan konsultasi se-Sumatera setelah Pulau Jawa, Bali, danPulau Sulawesi, yang akan dilanjutkan dengan konsultasi regional tiga pulau besar lainnnya, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

“Konsultasi Regional Wilayah Sumatera ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan secara bottom up, khususnya elemen masyarakat di daerah, yang diantaranya meliputi unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi,akademisi, serta OMS,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan provinsi lain dapat berjalan bersama-sama, saling bersinergi dan senantiasa dapat menyejahterakan masyarakat di daerah, serta dapat mewujudkan komitmen untuk dapatmembangun desa dan memajukan kota serta negara.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafiz Thohir mengajak peserta Konsultasi Regional Sumatera untuk bersungguh-sungguh memberikan masukan dalam konsultasi regional ini.

Menurut dia, RPJMN 2020-2024 merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Pemerintah harus dapat meningkatkan perbaikan pelayanandasar serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi.

"Kami berharap pemerintah dapat terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan diseluruh wilayah di Indonesia, serta diharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya danmenjamin keberhasilan pencapaiannya, sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan. Pertama, memperkuat ketahananekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber dayaekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.

Kedua,mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar danpeningkatan ekonomi wilayah. Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan padapemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutupelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkankualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, sertamengendalikan pertumbuhan penduduk.

Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkankarakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja. Kelima, memperkuat infrastruktur dalam mendukungpengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim.

Ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurunmenjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374.

Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 kita susun bersamadengan Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi dengan melibatkanKementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat.

Beberapa Major Projects ini antaralain percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting pada anak, pembangunan Tol Sumatera dan Trans Papua,penyelesaian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, danWakatobi, pendidikan dan pelatihan vokasi Industri 4.0, serta pengembangan wilayah Metropolitan Palembang,Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar.

Selain efisiensi regulasi dan institusi, Menteri Bambang juga menekankan pentingnya efisiensi alokasi Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) dengan mengimplementasikan tiga strategi efisiensi pendanaan. Pertama, memperkuat alokasipendanaan pada program prioritas. Kedua, memperbesar kapasitas pendanaan dengan mendorong inovasi pendanaan, danmeningkatkan peran BUMN, KPBU dan masyarakat. Serta Ketiga, memperkuat pengendalian program.