Faisal Basri Kritik Pengembangan Jaringan Gas, Hanya Untungkan Pabrik Pipa

Selain proyek jargas, Faisal Basri juga mengkritik proyek tol laut.

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Agu 2019, 20:28 WIB
Pekerja merawat jaringan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, Rabu (21/9/2016). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik proyek jaringan gas (jargas) rumah tangga atau gas kota. Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggarap proyek pembangunan jargas, yang ditarget sebanyak 24,7 juta sambungan rumah tangga pada 2025.

Menurut Faisal, proyek jaringan gas ini hanya akan menguntungkan pemilik pabrik pipa karena secara langsung akan semakin banyak pipa dibutuhkan untuk membangun lebih banyak jargas. Sementara yang diinginkan oleh rakyat adalah bagaimana menikmati energi secara mudah dan murah.

"Harapannya gas untuk keadilan buat rakyat, akan dibangun saluran pipa baru yang untung cuma pemilik pabrik pipa, perusahaan pipa. Ribuan kilometer lah panjangnya nanti. Padahal rakyat cuma peduli energi masuk ke dia," jelasnya.

Selain proyek jargas, dia juga mengkritik proyek tol laut. Saat ini proyek tersebut dinilai tak menunjukkan progres dan hanya menguntungkan pihak galangan kapal.

"Tol laut udah nggak kedengeran nasibnya. Tapi pengadaan kapalnya sudah selesai. Jonan sudah senang deh, pokoknya pengadaan kapalnya sudah beres. Kalau kita bangunnya gini terus, sementara kebutuhan naik, utangnya ya akan naik terus," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


293 Ribu Jaringan Gas Bakal Dibangun di 2020

Pekerja merawat jaringan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, Rabu (21/9/2016). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Rencana pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi(jargas) untuk rumah tangga pada 2020 telah selesai. Setidaknya, dengan dana Rp 3,2 triliun akan dibangun 293.533 sambungan rumah (SR) di 54 Kabupaten Kota.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mengadakan rapat koordinasi pembangunan jargas tahun anggaran 2020 dengan mengundang stakeholder terkait. Termasuk 54 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota yang akan menikmati manfaat jargas.

"Kami mengharapkan bahwa manfaat gas bumi sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga yang akan mendapatkan manfaat langsung, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dimana mereka dapat menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan terlebih kompetitif dibanding energi lain," ujar Plt Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, di Jakarta, Jumat (26/7/2019). 

Djoko mengungkapkan, pemanfaatan jargas menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Buktinya telah dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Dia melanjutkan, kegiatan pembangunan jargas bagian dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) l 2015-2030 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, bersaing, ramah lingkungan, dan efisien.

Saat ini, pemerintah telah melaksanakan pembangunan jargas sejak 2009 sampai dengan 2018, dengan jumlah sambungan sebesar 325.852 Sambungan Rumah (SR) di 16 Provinsi meliputi 40 Kabupaten Kota.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya