Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggelar pertemuan dengan Plt. Dirut PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani. Pembahasan masih berkaitan dengan insiden listrik padam yang terjadi beberapa waktu silam.
Mantan Menko Polhukam ini mengatakan, selain mendalami kelanjutan investigasi terkait penyebab listrik mati massal, dia juga memberikan sejumlah catatan kepada perusahaan setrum pelat merah tersebut.
Menurut Luhut salah satu catatan yang dia sampaikan pada PLN, yakni agar PLN tidak terlalu banyak terlibat dalam pembangunan pembangkit termasuk lewat anak usahanya PT Indonesia Power.
Baca Juga
Advertisement
"Ya udah kita bilang, satu kalau saya bilang supaya lebih efisien. Kalian (PLN) jangan terlalu banyak terlibat pembangunan-pembangunan listrik," kata dia, saat ditemui, di kantornya, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Selanjutnya, dia meminta PLN efisien dengan cara menyerahkan proyek pembangkit listrik kepada swasta untuk menggarap proyek pembangkit.
"Biarin saja private sector masuk. Seperti 51 persen harus untuk Indonesia Power waste to energy, lupain dulu lah itu. Konsolidasi aja dulu saja biarkan private sector main," ungkapnya.
Meski begitu, Luhut tak menegaskan bahwa masukkan tersebut berarti PLN harus mengerem investasi. "Enggak (ngerem), lebih menajamkan semua, jangan semua, jangan semua mau, kalau semua mau nggak dapat," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Direksi Sering Masuk Penjara, JK Peringatkan PLN
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pembangunan infrastruktur kelistrikan harus segera dilakukan. Namun dia berpesan harus dilakukan hati-hati sebab empat Direksi PLN sudah masuk penjara.
JK mengatakan pemadaman listrik di sebagian Jawa pada (4/8/2019) menandakan masih dibutuhkanya tambahan pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur jaringan kelistrikan.
"Jadi PLN ESDM harus kaji kenapa terjadi kelambatan proses karena arti daripada minggu lalu adalah tambah power tambah transmisi perbaiki sistem dari gardu-gardu. Dan ini suatu infras yang tanpa akhir," kata JK dalam pembukaan The 7 th Indonesia International Geothermal ,Convention and Exebition 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (13/8/2019).
BACA JUGA
"Saya paham listrik ini sesuatu yang harus hati-hati tapi lama-lama jadi ketakutan. Penting tapi takut. Asosiasi pengusaha harus hati-hati, dari lima direksi PLN terakhir empat masuk penjara walau tidak jelas dipenjara," tambah JK.
JK pun memperingatkan pengusaha disektor kelistrikan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik. Pemerintah pun akan menyederhanakan proses investasi dan memberikan kepastian hukum, hal ini untuk menghindari kerugian usaha dan negara.
Dia melanjutkan, keuntungan pengusaha juga perlu dipertimbangkan sebab jika tidak menguntungkan tidak ada yang mau berinvestasi. Penegak hukum harus melakukan evaluasi terhadap hal tersebut, kecuali yang benar terbukti melanggar hukum.
"Pejabat itu harus menguntungkan pihak lain. Kalau panas bumi tidak untung pasti tidak ada yang mau bikin. Kalau ini dinilai masalah maka penegak hukum perlu dievaluasi ulang. Kecuali melanggar hukum," tandasnya.
Advertisement
