Liputan6.com, Islamabad - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah mengancam akan "mengajarkan Delhi sebuah pelajaran", dan bersumpah untuk melawan dengan tegas setiap pelanggaran India di Kashmir yang disengketakan.
Dalam beberapa tanggapan keras sejak Delhi mencabut status khusus Kashmir yang dikelola India pekan lalu, PM Khan mengatakan tentaranya sedang bersiap untuk menanggapi agresi Negeri Hindustan terhadap Kashmir yang dikelola oleh pihaknya.
"Tentara Pakistan memiliki informasi yang kuat, bahwa mereka (India) berencana melakukan sesuatu di Kashmir Pakistan, dan kami siap memberi tanggapan tegas," kata Khan, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Kamis (15/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
"Kami telah memutuskan bahwa jika India melakukan segala jenis pelanggaran, kami akan berjuang hingga titik darah penghabisan," lanjutnya selama kunjungan ke Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, dalam pidato yang menandai hari kemerdekaan negara itu.
Pakistan, yang juga mengklaim Kashmir dan telah berperang dengan India di wilayah tersebut, menanggapi dengan marah keputusan Delhi pekan lalu untuk mencabut status khusus Kashmir yang dikelola India.
PM Khan membandingkan keputusan pemerintah India dengan Nazi, dan menuding negara tetangganya itu berupaya melakukan pembersihan etnis.
Kementerian luar negeri Pakistan mengatakan pada hari Rabu, bahwa mereka telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk pertemuan mendesak tentang isu Kashmir.
Sementara Khan sebelumnya telah berjanji untuk melobi para kepala negara atas --apa yang dikatakannya-- tindakan ilegal oleh pemerintah India.
Meski begitu, belum ada respons dari kekuatan global terkait memanasnya situasi di Kashmir.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Akses Komunikasi Masih Tersendat di Kashmir
Jutaan orang di Kashmir yang dikelola India masih kesulitan mengakses sambungan telepon, ponsel, dan internet, setelah pemadamam listrik 10 hari, yang dimulai beberapa jam sebelum India mengumumkan penghapusan status khusus wilayah itu.
Hingga akhir pekan nanti, wilayah tersebut akan tetap berada di bawah aturan jam malam, mengingat India memperingati hari kemerdekaanya pada Kamis ini, di mana biasanya disertai protes oleh penduduk Kashmir yang dikelolanya.
Media lokal melaporkan beberapa pembatasan akan berkurang setelah hari Kamis, namun pengetatan jalur komunikasi akan tetap diberlakukan.
India telah menghapuskan negara bagian Kashmir dan Jammu yang disengketakan dari setiap elemen otonomi, menghapus konstitusi dan benderanya, dan membatalkan hukum yang mencegah orang luar membeli tanah.
Wilayah tersebut juga akan dibagi India menjadi dua pemerintahan yang berbeda.
Kebijakan tersebut adalah perubahan paling radikal yang pernah terjadi di Kashmir, sejak wilayah itu bergabung dengan persatuan India.
Banyak warga Kashmir khawatir kebijakan itu akan mengubah demografi khasnya, yakni sebagai satu-satunya negara bagian dengan penduduk mayoritas Muslim.
Advertisement
Protes Terhadap Pemerintah India
Sekitar 500 orang dilaporkan telah ditangkap oleh aparat India sejak tindakan keras keamanan dimulai, yang menurut para pengamat, tampaknya untuk mencegah kekacauan.
Terlepas dari jam malam yang ketat dan kehadiran paramiliter yang berat, sebanyak 10.000 orang berdemonstrasi di jalan-jalan Srinagar, kota utama di wilayah Kashmir India, pekan lalu.
India mengatakan protes itu tidak mewakili pendapat semua orang, dan meremehkan jumlah partisipan tidak lebih dari 20 orang.
Namun, rekaman video yang diambil oleh BBC menunjukkan kerumunan besar di lokasi dan waktu yang sama dengan protes terkait.
"Pemadaman komunikasi dan pembatasan pergerakan berarti mengecilnya potensi informasi palsu tentang apa yang terjadi di Kashmir," ujar Satya Pal Malik, gubernur negara bagian setempat, kepada Times of India.
"Dalam seminggu atau 10 hari ke depan, semuanya akan baik-baik saja dan kami akan secara bertahap membuka jalur komunikasi," lanjutnya memberi janji.
