Ketua MPR: SBY dan Habibie Tidak Hadir Sidang Tahunan karena Alasan Kesehatan

Mantan capres Prabowo Subianto juga dipastikan tidak hadir pada sidang tahunan MPR 2019.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 16 Agu 2019, 08:05 WIB
Presiden RI Joko Widodo (kanan), Presiden ke 3 BJ Habibie (tengah) dan Presiden ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang di Istana Merdeka pada Upacara HUT Kemerdakaan RI ke 72 di Istana Merdeka, Kamis (17/8). (Liputan6.com/via Anung Anindhito)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengonfirmasi Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hadir dalam sidang tahunan MPR 2019. Menurutnya, kedua mantan presiden itu tidak hadir karena alasan kesehatan.

"Pak SBY yang enggak datang ya, Pak Habibie juga katanya itu soal kesehatan," kata Zulhas saat dikonfirmasi, Jumat (16/8/2019).

Senada, dari informasi terakhir diberikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar juga mengatakan keduanya tidak menghadiri sidang tahunan MPR RI 2019.

"Iya enggak (hadir)," jelas dia saat dikonfirmasi.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga dipastikan tidak bisa hadir di sidang tahunan MPR 2019. Menurut Indra, Prabowo akan diwakili oleh Sandiaga Uno.

"Sandiaga konfirm (hadir)," singkat Indra.

 

Saksikan juga video menarik berikut ini:


Sandiaga Wakili Prabowo

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno meninggalkan Rumah Kertanegara menuju lokasi debat Pilpres, Jakarta, Kamis (17/1). Prabowo dan Sandiaga Uno mengaku telah meminta restu kepada orang tercinta. (Liputan6.com/JohanTallo)

Hal tersebut juga sudah diamini langsung oleh Sandiaga usai bertemu Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, kemarin sore.

"Iya saya akan hadir mewakili," kata Sandiaga, Kamis 15 Agustus 2019.

Sebagai informasi, Indra mengatakan  akan hadir 10.000 tamu undangan hari ini. Terdiri dari para tamu dari kedutaan besar, anggota MPR, DPR dan DPD, para teladan dan asosiasi

"Kalau dalam rekapitulasi kami terakhir mulai dari teladan di depan sini, mencapai 10.000, termasuk anggota DPD, DPR, kedutaan, lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga LPMK," jelas Indra.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya