Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir penegak hukum dalam pidato kenegaraannya saat sidang bersama DPD dan DPR. Dia menilai ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah. Termasuk soal pemberantasan korupsi.
"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya, di kompleks parlemen Jumat.
Advertisement
Meski, lanjut dia, penegakan hukum yang 'keras' harus didukung. Juga penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.
"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi.
Menurut dia, manajemen tata kelola serta sistem lah yang harus dibangun. Manajemen tata kelola sangat berperan penting di sini. Termasuk dalam ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sindir Studi Banding Luar Negeri
Suasana Sidang Bersama DPR dan DPR RI di Senayan sempat mendadak riuh. Pasalnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir pejabat eksekutif dan juga anggota DPR yang kerap studi banding jauh ke luar negeri.
"Untuk apa studi banding jauh-jauh ke luar negeri, padahal informasi yang dibutuhkan diperoleh dari smart phone," kata Jokowi di Sidang Bersama DPD/DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).
Jokowi lantas mengangkat telepon pintar yang dibawanya dan menunjukan kelebihan teknologi komunikasi yang dapat menembus batas negara.
"Kita mau ke Amerika ada. Komplit di sini. Mau ke Rusia di sini ada, ke Jerman di sini juga ada semua. Dan ini juga relevan untuk bapak ibu anggota dewan," kata Jokowi.
Suasana ruang parlemen yang semula serius mendadak riuh tawa para tamu undangan dan peserta sidang yang hadir.
Advertisement
