Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi menyatakan tak ada yang berbeda pelaksanaan upacara bendera perayaan HUT ke-74 RI di Pulau D Reklamasi dengan lokasi lainnya.
Mawardi menyebut persiapaan pelaksanaan upacara di Pulau Maju sudah rampung. Tinggal pelaksanaannya saja pada Sabtu, 17 Agustus nanti.
Advertisement
"Perbedaannya hanya dari segi tempat saja. Tata cara dan pelaksanaannya sama seperti sebelumnya," kata Mawardi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Dia menyatakan untuk 4 ribu pegawai yang ikut serta ke Pulau Maju disediakan sejumlah bus Transjakarta. Mengingat lokasi upacara jauh dari Balai Kota, Jakarta Pusat.
"Kita akan fasilitasi bus TransJakarta sekitar 75 bus dengan 12 keberangkatan," jelasnya.
Ada sekitar 12 titik keberangkatan bus Transjakarta yang akan memberangkatkan ribuan pegawai saat HUT ke-74 RI nanti.
Di antaranya di Balai Kota, Dinas Teknis Jatibaru, Dinas Teknis Abdul Muis, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Alasan Anies Gelar HUT RI di Pulau Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasan digelarnya upacara perayaan HUT ke-74 RI di Pulau D Reklamasi, Jakarta Utara. Dia menyebut awalnya lahan hasil reklamasi merupakan wilayah tertutup yang seakan-akan milik swasta ataupun pribadi.
Anies menyebut, dengan adanya pelaksanaan upacara HUT ke-74 RI tersebut, merupakan simbol sebuah kawasan terbuka milik seluruh warga Indonesia.
"Untuk menyimbolkan dari kepemilikan ini adalah milik negara, bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara di sana sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, dengan adanya perayaan HUT RI pun, pulau reklamasi juga memberikan kesan bukan wilayah eksklusif.
"Jadi ini adalah sebuah pesan tidak ada wilayah eksklusif, tertutup, ini adalah milik kami, milik Republik Indonesia," jelas Anies.
Advertisement
