Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dalam pidatonya mengingatkan penegak hukum kasus korupsi agar tidak melulu banyaknya kasus dan penindakan oleh lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur keberhasilan. Namun jumlah pencegahan potensi dan kerugian negara yang bisa diselamatkan.
Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, pencegahan dan penindakan juga harus mengikuti kemajuan teknologi.
Advertisement
"Di sini juga pentingnya kerja sama regional dan internasional. KPK pun serius menginginkan pembenahan partai dan sistem pemilu/pemilukada," ujar Agus saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (16/8/2019).
Agus mengatakan bukan berarti sektor tindak pidana korupsi di politik masih menjadi dominan dalam penindakan di KPK. Tetapi, lanjut Agus, saran dari KPK agar manajemen dan sistem kepartaian perlu dibenahi.
"Justru tata-kelola, manajemen dan sistem kepartaian yang perlu dibenahi. Termasuk pendanaan partai dari pemerintah harus jauh lebih besar," jelas dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Perbaiki Tata Kelola Sistem
Sebelumnya, Jokowi dalam pidatonya mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan banyaknya kasus dan penindakan oleh lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur keberhasilan.
"Berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi.
Dia juga menyampaikan kepada seluruh penyelenggara negara agar secara terus menerus memperbaiki manajemen tata kelola sistem. Sebab menurutnya, tata kelola sangat berperan dalam proses penegakan hukum.
"Termasuk dalam ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana," tandasnya.
Reporter: Yunita Amalia
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
