Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal sudah mengetahui berapa kuota atau jumlah menteri yang didapatkan partainya di kabinet pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Sekjen PPP Arsul Sani menyebutkan, sejauh ini Presiden Jokowi baru memberikan jumlah kursi di kabinet saja untuk parpol, belum untuk nama.
Advertisement
"Ya baru sebatas jumlahnya saja," kata Arsul Sani di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019).
Lalu berapa jumlah kursi PPP? "Insyaallah jumlahnya lebih dari satu. Pokoknya lebih dari satu," ungkap Arsul.
Untuk pos menterinya sendiri, Arsul mengaku belum mengetahui. Sebab, semuanya merupakan hak prerogatif presiden.
"Enggak. Posisi masih sama sampai hari ini? Pak Jokowi belum menyebutkan posnya apa kepada semua partai koalisi pendukungnya. Pak Jokowi belum menyampaikan bahwa masing-masing portofolio itu untuk siapa untuk siapa, itu belum," pungkas Sekjen PPP ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini
Pertemuan Sekjen
Sementara itu, 10 sekretaris jenderal partai politik pengusung Presiden Jokowi berkumpul di Resto Kahyangan Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat 16 Agustus malam. Selama 2,5 jam para sekjen berkumpul dan membahas berbagai hal terkait Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut agenda pertemuan membahas kabinet. Sebab, Presiden Jokowi telah merampungkan komposisi dan susunan kabinet. Hasto mengatakan momentum itu membuat para sekjen perlu berkoordinasi.
"Sehingga kami menyatukan diri karena agenda Pak Jokowi melalui susunan kabinet harus didukung dengan penataan sistem politik ke depan," ujar Hasto di lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).
Sekjen KIK hadir lengkap malam itu, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PKB Hanif Dhakiri, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan dan Sekjen PBB Fery Alfiansyah Noor.
Kata Hasto, para sekjen bersepakat tidak akan mendikotomikan menteri partai politik dan profesional. Soal bagaimana pembicaraan kabinet itu akan disampaikan secara resmi pada Minggu, 18 Agustus 2019.
"Besok kami akan jalankan konferensi pers," ucap Hasto.
Selain soal kabinet, Hasto mengatakan sekjen juga menuangkan pikiran soal komposisi pimpinan MPR.
"Menuturkan pikiran terhadap agenda strategis bagaimana komposisi di MPR, misalnya. Karena tugas para sekjen adalah menjabarkan kebijakan Presiden Jokowi bersama para ketua umum parpol," kata dia.
Advertisement
