Liputan6.com, Jakarta - Saat ini, kedaulatan di bidang digital merupakan elemen penting untuk meningkatkan kembali pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, peluang ekonomi dari industri digital harus dimanfaatkan pemerintah Indonesia seoptimal mungkin.
Sejalan dengan hal tersebut, Suropati Syndicate pun menyelenggarakan Diskusi Publik yang berlokasi di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, Minggu (18/8).
Turut hadir dalam acara ini Staf Ahli Menko Perekonomian Mira Tayyiba, Kepala Biro Humas Kemenkoinfo Fernandus Setu, Koordinator PPI dunia Fadlan Muzakki beserta Sekjen Asosiasi Video Game Indonesia (AVGI) Angki Trijaka .
Direktur Suropati Syndicate Sujahri menuturkan ada dua hal mendasar yang menjadi alasan diadakannya diskusi publik tersebut. Pertama belum optimalnya pengaturan regulasi pada perkembangan industri digital di Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
“Regulasi pemerintah seharusnya dapat memberikan keseimbangan bagi perkembangan dunia digital, mulai dari mendorong tumbuhnya ekonomi negara melalui industri digital dan dapat menjamin keamanan serta privasi masyarakat," tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (19/8/2019).
Selain itu, daya saing industri digital Indonesia dengan negara-negara yang lain yang masih perlu ditingkatkan.
“Harus ada percepatan pembangunan dunia industri digital di Indonesia untuk memacu daya saing agar lebih kompetitif di tingkat global. Karena kita tahu, prospek industri digital di masa mendatang akan menjadi bagian investasi penting bagi negara Indonesia," tuturnya.
Menurut founder Suropati Syndicate Arief Rosyid, dunia industri digital ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Karenanya, kenyataan ini harus ditopang sumber daya masyarakat (SDM) yang berkualitas agar dapat mewujudkan kemerdekaan digital Indonesia.
“Di tahun mendatang, kita akan menghadapi fenomena bonus demografi. Jumlah usia produktif akan membludak. Oleh karenanya, bonus demografi akan berbuah 'bonus' bagi industri digital jika negara mampu menciptakan SDM yang berkualitas," tutur Arief.
Fokus Pemerintah pada Pembuatan Kebijakan
Tak hanya itu, menurut Arief, pemerintah juga harus terus fokus pada pembuatan kebijakan tentang penyerapan tenaga kerja, termasuk persiapan tenaga kerja yang kreatif dan inovatif.
"Angka rata-rata lama sekolah generasi milenial masih berkisar di 10,04 tahun. Capaian penyelesaian pendidikan hingga perguruan tinggi juga hanya sebesar 9,79 %," tutur Arief menjelaskan.
Lebih lanjut, Arief menuturkan perbedaaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih sangat tinggi. Lulusan perguruan tinggi daerah perkotaan mencapai 13,19%, sedangkan di pedesaan hanya 5,63%.
Menurutnya, tahapan bonus demografi 2020-2024 akan sangat bergantung kepada implementasi lintas sektor pemerintahan untuk melaksanakan secara penuh komitmen Presiden Joko Widodo.
“Seperti sering disampaikan Presiden Jokowi, kita harus berubah. Cara lama pengelolaan lembaga yang tidak kompetitif harus dihentikan. Strategi baru perlu diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Dengan jalan ini, barangkali, komitmen pembangunan SDM yang digaungkan Presiden Jokowi dapat terlaksana," tuturnya.
(Dam/Isk)
Advertisement
