Liputan6.com, Jakarta PT INKA (Persero) tidak kunjung mendapat kejelasan atas pengadaan bus Transjakarta. Proses tersebut dihentikan akibat terganjal masalah korupsi pengadaan bus oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2013.
Direktur Utama INKA Budi Noviantoro mengatakan, perusahaan terkena imbas dari keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu penghentian proses pengadaan bus armada Transjakarta. Sehingga, hingga kini penggadaan tersebut saat ini statusnya menggantung.
"Nah untuk itu kita sudah minta difasilitasi, kenapa berkali-kali. Progresnya adalah ada temuan BPK yang menyatakan harus dibatalkan," kata Budi, di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (19/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
Budi mengungkapkan, permasalahan berawal ketika INKA mengikuti tender pengadaan bus Transjakarta dan memenangkan tender tersebut dengan menempuh proses yang sudah sesuai ketentuan.
Kemudian, setelah mendapat uang muka dan dalam proses produksi bus, terdapat temuan korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pada akhirnya, diputuskan seluruh proses pengadaan bus dihentikan.
Budi menegaskan, kasus temuan korupsi terjadi pada perusahaan lain yang juga ikut tender pengadaan bus Trans Jakarta. Bukan pada INKA, sebab bus yang diproduksi perusahaan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
"Jadi kita menang, dan pasti tidak ada kong kalikong. Dan itu betul-betul diproduksi di INKA bukan bus China. Karena dulu itu memang ada perusahaan abal-abal demo macem-macem," paparnya.
INKA Dirugikan
Menurut Budi, INKA sudah meminta rekomendasi dari BPK untuk mengakhiri ketidak jelasan proses pengadaan bus Transjakarta tersebut. Ada dua opsi yang diminta INKA, yaitu mengembalikan uang muka atau melanjutkan pengiriman bus.
Kepastian ini dibutuhkan INKA sebab saat ini armada bus mangkrak. Di sisi lain INKA harus mengeluarkan uang untuk membayar parkir kendaraan. Hal ini tentunya merugikan perusahaan.
"Saya kan mesti bayar parkir. Jadi tidak salah loh kita. Ini kan jadi korban juga. Ini sensitif, salahkan siapa saya juga tidak tahu. Kita rugi kok," tandasnya.
Advertisement
Bangun Pabrik KA Terbesar ASEAN, INKA Manfaatkan Tenaga Terampil SMK
Dalam upaya melahirkan SDM berkompeten di industri perkeretaapian, BUMN PT Industri Kereta Api (INKA) menggandeng lima lembaga pendidikan vokasi di Banyuwangi. Lima lembaga pendidikan itu adalah SMKN I Glagah, SMK Tegalsari, SMK Ihya’ Ulumuddin, SMK Muhammadiyah Rogojampi, dan Politeknik Negeri Banyuwangi.
Nantinya SDM itu untuk kebutuhan SDM pabrik kereta terbesar Asia Tenggara (ASEAN) yang sedang dibangun di Banyuwangi.
"Saya berharap lebih dari 70 persen karyawan di sini adalah tenaga-tenaga lokal yang terampil saat pabrik ini beroperasi pada Agustus 2020," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengunjungi sekolah vokasi binaan PT INKA di SMKN 1 Glagah, Banyuwangi, Rabu (17/7).
Lima lembaga pendidikan tersebut, dibuka kelas khusus jurusan teknik mesin dan teknik las dengan standar industri perkerataapian. PT INKA menyusun kurikulum hingga supervisi. Bahkan, para tenaga ahli PT INKA menjadi guru tamu dalam frekuensi pertemuan hingga 20 kali per semester.
INKA juga menggerojok dana ratusan juta untuk bantuan alat-alat praktikum ke SMK tersebut sehingga para pelajar bisa mempelajari standar permesinan kereta.
Rini mengapresiasi kolaborasi INKA dan Banyuwangi, di mana ada win-win solution antara kebutuhan SDM berkualitas yang diinginkan industri dan tuntutan penyerapan SDM lokal.
"Kami perlu menyiapkan pendidikan dasar dengan spesifikasi industri di daerah setempat. Kolaborasi ini patut diapresiasi," jelas Rini.
Dirut PT INKA Budi Noviantoro mengatakan, kolaborasi dengan SMK ini semakin membuka peluang bagi anak-anak muda Banyuwangi untuk menjadi ahli perkeretaapian.
"Dengan SMK yang sesuai standarisasi industri kereta, keterampilan para pelajar bisa match dengan kebutuhan industri," ujarnya.
Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko mengatakan, Banyuwangi mempunyai strategi penyerapam SDM lokal dengan cara yang win-win solution.
"Tidak asal menerapkan aturan harus utamakan SDM lokal. Juga tidak asal menerapkan semua pekerja ber-KTP lokal. Yang dilakukan Bwi adalah menyiapkan kompetensi SDM-nya. Sembari menunggu pembangunan pabrik, SDM sudah disiapkan dgn menggandeng SMK," kata Yusuf.
