Liputan6.com, Malang - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMAK) Jawa Timur mendukung panitia seleksi lebih selektif dalam memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta melibatkan masyarakat dalam menelusuri rekam jejak capim KPK.
Juru bicara KOMAK, Suliardi mengatakan, capim KPK yang bakal lolos ke seleksi tahap lanjutan harus berintegritas dan berkomitmen untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi.
“Agar menghasilkan sosok-sosok terbaik, berintegritas dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan kerja KPK,” kata Suliardi dalam pernyataan sikap di Malang, Senin, 19 Agustus 2019.
Baca Juga
Advertisement
Koalisi mendukung pansel KPK transparan agar menghasilkan pimpinan yang berintegritas dan profesional. Serta memastikan capim komisi antirasuah adalah orang-orang yang independen, tidak terkait dengan kegiatan di sektor sumber daya alam.
Selain itu, penelusuran rekam jejak capim sepatutnya juga mempertimbangkan masukan masyarakat, baik itu secara kelembagaan maupun perorangan. Sehingga tidak mengandalkan lembaga resmi negara saja.
“Capim juga butuh sosok dengan rekam jejak sebagai pegiat antikorupsi yang konsisten. Keberaniannya menuntaskan perkara korupsi tidak perlu diragukan lagi,” ujar Suliardi.
Pansel dalam memilih capim juga harus memperhatikan kode etik pimpinan yang memuat sikap. Serta mempertimbangkan capim yang mampu jadi pengayom bagi seluruh pegawai. Serta capim KPK yang mampu membangun hubungan harmonis dengan institusi lainnya.
“Kami akan selalu kritis dan mengawal pemberantaan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ucap Suliardi.
Menunggu 10 Nama Capim
Saat ini ada 40 peserta seleksi calon pimpinan (Capim) KPK yang tersisa setelah dinyatakan lolos uji tes psikologi pada 28 Juli 2019 lalu. Mereka juga sudah menjalani profil assestment pada 8-9 Agustus lalu di gedung Lemhanas Jakarta. Hasilnya akan keluar pada 22 Agustus.
Setelah itu, para kandidat yang lolos akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada 26 Agustus. Beberapa hari berikutnya bakal ada tes wawancara dan diskusi publik.
Rencananya, panitia seleksi calon pimpinan KPK akan menyerahkan 10 nama capim kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019 mendatang. Itu sudah sesuai UU 30 tahun 2002 tentang KPK.
Advertisement
