Memburu Dalang Kerusuhan Papua

Sejumlah daerah di Papua diselimuti suasana mencekam. Massa memblokade jalan dan bahkan membakar gedung DPRD Papua Barat. Siapa dalang di balik ini?

oleh Muhammad AliNanda Perdana Putra diperbarui 20 Agu 2019, 00:03 WIB
Massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di kota Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, serta Semarang beberapa hari lalu. (STR / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Suasana mencekam menyelimuti jalan-jalan utama di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Massa berkumpul di Jalan Trikora Wosi, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Merdeka Manokwari.

Mereka memblokade jalan dengan ranting dan membakar ban. Akibatnya, arus transportasi di daerah ini pun lumpuh.

Tak sampai di situ. Aksi massa kian beringas. Mereka membakar gedung DPRD Papua Barat. Api bercampur asap membumbung tinggi di gedung DPRD Papua Barat. Papua makin membara.

Tak hanya itu, massa juga menjarah kios-kios yang ada di sejumlah jalan di Manokwari.

"Sebenarnya ini aksi demo lanjutan tadi malam. Cuma tadi malam masih aman. Nah yang pagi ini langsung pecah," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Senin (19/8/2019).

Kerusuhan di Kota Manokwari, Papua Barat, memantik aksi berantai di kawasan Kota Sorong. Massa memblokade jalan dengan membakar ban sebagai bentuk protes insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Massa aksi mencoba merusak sejumlah fasilitas umum di sepanjang ruas jalan Kota Sorong. Mereka merangsek masuk ke kawasan Bandara Domine Eduard Osok Sorong dan melempar sejumlah fasilitas yang ada meski sempat dihadang aparat kepolisian setempat dengan tembakan peringatan.

Rentetan aksi di Papua ini ditengarai terpicu oleh pengepungan asrama dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Mereka juga terprovokasi dengan konten rasisme dan diskriminatif terhadap warga Papua yang beredar di sosial media.

"Diduga mereka terprovokasi dengan konten yang disebar di sosmed. Konten ini membakar mereka yang dianggap aksi mereka diskriminasi," kata Karo Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Oleh karena itu, Polri memburu pemilik akun yang menyebar konten provokatif tersebut. Tim tengah mengecek pemilik akun tersebut.

"Tim Siber Bareskrim langsung melakukan profiling," lanjut Dedi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Pace Mace Mohon Maafkan

Massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di kota Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, serta Semarang beberapa hari lalu. (STR / AFP)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat di Papua dan Papua Barat memberi maaf terkait konflik mahasiswa di Jawa Timur.

"Saudara saudaraku, pace mace, mama mama di Papua, di Papua Barat saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Jokowi mengatakan, emosi itu boleh, tapi memaafkan itu lebih baik. Dia juga masyarakat bersabar, karena itu juga lebih baik.

"Dan yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace mace, mama mama yang ada di Papua dan Papua Barat," kata Papua.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di Papua.

"Saya telah instruksikan untuk mengusut secara tuntas, pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan-kepentingan negatif," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Wiranto berpendapat, kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua sudah mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"yang terjadi di Papua dan Papua Barat, nyata-nyata kita anggap mengganggu persatuan terhadap bangsa," ucap Wiranto.

Ia mengimbau seluruh masyarakat tidak terprovokasi hoaks dan isu-isu negatif terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Saya mengimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh berita-berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat," ujar Wiranto.

"Berita hoaks bohong dan berita yang intervensi masalah ini untuk kepentingan lain, saya imbau untuk tak terpancing dan percaya dengan itu," sambungnya.

Mantan Panglima ABRI itu menegaskan, pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya terkait pemeliharaan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dan kepada aparat keamanan baik TNI dan Polri untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat," kata Wiranto.

 


Permohonan Maaf dari Jawa Timur

Massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Mereka membakar gedung DPR juga memblokade jalan dengan membakar ban sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, serta Semarang beberapa hari lalu. (STR / AFP)

Atas kejadian di Bumi Cendrawasih, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Dia menegaskan, pernyataan yang tersebar bukan merupakan suara dari masyarakat Jawa Timur.

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komitmen Jatim," kata Khofifah

Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua. Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap acara penting di Jawa Timur.

"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan Merah Putih," kata Khofifah. Gubernur Jatim pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai.

Permohonan maaf juga disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji. Ia menegaskan pemerintah kota tidak akan pernah ada kebijakan memulangkan para mahasiswa asal Papua.

Pernyataan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang menyebut rencana pemulangan mahasiswa asal Papua disebut-sebut turut memicu kerusuhan itu.

"Kami meminta maaf. Jujur saya tidak tahu pernyataan wakil wali kota, apakah mewakili masyarakat atau apa. Tapi saya tegaskan pemkot tidak ada kebijakan itu," urai Sutiaji di Balai Kota Malang, Senin (19/8/2019).

Pemerintah Kota Malang bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan menghargai kebinekaan. Pemerintah kota juga bersikap terbuka terhadap semua masyarakat. Bervisi sebagai kota bermartabat, artinya selalu berfikir positif terhadap semuanya.

"Sekali lagi saya tegaskan sama sekali tidak ada kebijakan memulangkan mahasiswa, tidak ada," tegas Sutiaji.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya