Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Profesional Pro Demokrasi (MPD) mendesak pemerintah mengusut tuntas pelaku diskriminasi rasial yang muncul saat terjadi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
"Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk mengatasi rusuh sosial yang berkaitan dengan isu Papua," kata Ketua Presidium MPD Gatot Prihandono dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2019).
Advertisement
Menurut Gatot, rusuh sosial yang merembet hingga ke Papua dan Papua Barat tak bisa dilepaskan dari peristiwa yang terjadi di Jawa Timur. Apalagi dalam kasus ini muncul isu rasialisme yang merupakan masalah sensitif bagi republik yang bineka.
“Mengatasi kerusuhan dengan menangkap pelaku kekerasan dan pengrusakan fasilitas publik memang diperlukan. Tapi jauh lebih penting menghapus diskriminasi rasial di antara semua warga negara, tanpa kecuali. Usut tuntas, tangkap dan adili pelakunya,” ujar dia.
Karena itu, Masyarakat Profesional Pro Demokrasi (MPD) meminta Presiden Jokowi bersikap tegas dalam mengatasi situasi ini.
“Presiden Jokowi harus memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas pelaku diskriminasi rasial yang muncul saat terjadi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Presiden juga bisa memerintahkan Panglima TNI untuk memberi dukungan kepada kepolisian jika diperlukan demi tegaknya hukum di negeri ini,” ujar dia.
Gatot menyatakan, Presiden Jokowi memiliki mandat konstitusional yang besar untuk menghentikan semua itu.
"Negara tidak boleh kalah terhadap kaum intoleran dan rasialis. Hentikan segera agar kita bisa segera bangkit membangun perekonomian yang maju. Yang harus kita bangun sekarang adalah politik kebangsaan yang sehat, bukan politik identitas,” pungkas Gatot.
