Atasi Macet Jakarta, Polda Metro Lebih Setuju Penerapan ERP Ketimbang Ganjil Genap

Menurut Polda Metro, penerapan jalan berbayar akan membuat pengemudi beralih ke moda transportasi umum.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Agu 2019, 18:24 WIB
Kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan Ibu Kota berdasarkan data tahun 2013 sebesar Rp 65 triliun per tahun dan pada 2019 mendekati Rp 100 trilliun. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

 

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta telah berusaha mencari cara guna mengurangi kemacetan dan juga polusi udara di ibu kota Jakarta. Salah satunya pernah menggunakan cara Electronic Road Pricing (ERP), dan kini sistem Ganjil Genap.

Terkait hal itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya lebih setuju apabila Jakarta menggunakan sistem ERP untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Lebih bagus ERP. (Alasannya?) ERP itu secara konseptual adalah membatasi kendaraan dengan menggunakan metode yang lebih mudah dan tidak ada kualifikasi siapa saja. Tak terkecuali mobil ganjil genap, kendaraan umum, kendaraan pribadi," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir usai dihubungi merdeka.com, Kamis (22/8/2019).

Katanya, dengan adanya ERP diharapkan mengatasi masalah kemacetan. Sebab, masyarakat atau pengguna kendaraan akan berpikir lebih untuk melewati ERP.

"Dengan berbayar orang akan mengurangi biaya. Kenapa, dengan berbayar itu orang akan berpikir saya tidak lewat situ berbiaya. Apalagi sekali masuk 50 ribu, nggak jadi kan," ujar Nasir.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kas dari ERP untuk Pembangunan

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Tol Jagorawi, Jakarta, Sabtu (6/7/2019). Direktur Eksekutif KPPB Ahmad Safruddin menilai pembatasan kendaraan pribadi melintas di ruas-ruas tertentu perlu diintensifkan untuk membantu mengurangi polusi udara. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selain itu, lanjut Nasir, manfaat ERP pun sangat banyak. Nasir mencontohkan, biaya pemasukan ERP dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

"Jadi biaya operasional ERP itu bisa pembangunan daerah, misalnya subsidi angkutan umum gratis, misalnya itu salah satu pemanfaatan ERP. Dengan kondisi tersebut orang akan mengatakan kendaraan umum saja, lebih mudah, lebih murah, efektif, lebih mudah dan nggak ribet konsep dasarnya itu, dasarnya," pungkasnya.

Reporter: Ronald Chaniago

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya