Liputan6.com, Jakarta - Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), Anang Latif, mengungkapkan konsorsium Pasifik Satelit Nusantara (PSN) telah memilih roket peluncur Falcon 9 milik Space-X untuk meluncurkan Satelit Indonesia Raya (Satria).
Satelit ini ditargetkan meluncur ke orbit pada akhir 2022. Peluncurannya kemungkinan besar akan digelar di Florida, AS.
Baca Juga
Advertisement
"Roket peluncurnya sudah diputuskan buatan Amerika, Space X, yaitu Falcon 9. PSN sebagai mitra kami juga sudah menetapkan satelit yang akan dipakai adalah buatan Prancis, Thales Alenia Space. Sudah dipastikan dua kombinasi ini yang akan kita pakai untuk mendukung Satria," kata Anang di Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Pembangunan satelitnya, kata Anang, sudah dimulai sejak pertengahan tahun ini. Prosesnya akan berlangsung selama 36 bulan dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2022. Satria diharapkan bisa mulai beroperasi untuk mendukung konektivitas layanan publik pada 2023.
"Pembangunannya cukup rumit karena ini kan berteknologi tinggi dan kira-kira butuh tiga puluh enam bulan untuk selesai. 150Gbps ini (kapasitas) merupakan satelit pertama di Asia yang sebesar ini. Sejauh ini, targetnya masih oke," ujar Anang.
Target Satria
Proyek Satria ini memiliki kapasitas 150 Gbps yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Ka-Band. Cakupan layanannya akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik di seluruh Indonesia. Satelit ini didesain khusus untuk layanan internet.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, beberapa waktu lalu mengatakan, Satria menjadi solusi bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau Palapa Ring. Satelit ini diperuntukkan bagi pemerintah dan berbagai layanan publik termasuk sekolah, Puskesmas, Kantor Desa, Koramil, dan Polsek yang membutuhkan akses internet.
Proyek Satria menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) selama 15 tahun masa konsesi dengan nilai total Rp 20,68 triliun yang meliputi nilai capex, opex, dan perhitungan pengembalian investasi wajar. Pembayaran AP akan menggunakan anggaran di dalam lingkungan Kemkominfo.
Proyek ini didukung dan dipantau oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kemkominfo yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek ini dikelola oleh BAKTI, dengan penjamin PT PII didukung konsorsium PSN.
(Din/Why)
Advertisement
