Sri Mulyani Akui Ekonomi Islam Indonesia Masih Tertinggal

Indonesia dinilai masih cukup tertinggal sebagai negara ekonomi islam terbaik di dunia.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Agu 2019, 18:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa Indonesia masih cukup tertinggal sebagai negara ekonomi islam terbaik di dunia. Bahkan Indonesia belum mampu masuk 10 besar Global Islamic Economy Index.

Padahal kata Sri Mulyani, Indonesia merupakan pemain terbesar dalam sektor ekonomi Islam. Sayangnya, kelebihan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian negara.

"Di dalam ekonomi islam, indeks dihitung berdasarkan indikator lain yakni industri berbasis syariah. Dalam sektor itu, kita harus akui Indonesia masih sangat tertinggal," ujar Ani di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Berdasarkan peta keseluruhan industri halal dunia, omzet yang dihasilkan setiap tahun mencapai USD 2,1 triliun. Dari total tersebut, Indonesia memegang angka cukup besar dan itu datang dari sektor makanan dan minuman halal yang mencapai USD 174 miliar. Namun dirinya menyayangkan, angka itu hanya datang dari satu pemain yakni Indofood.

Maka dari itu, Sri Mulyani menekankan seluruh pihak harus mulai duduk bersama membenahi ekosistem ekonomi Islam di Nusantara. Fondasi yang sudah terbangun harus semakin dikuatkan untuk menopang industri syariah ke depannya.

"Salah satu yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia di sektor tersebut. Jumlah penduduk kita banyak tapi kualitas kita belum sampai atas. Ini adalah cerminan secara umum. Maka dari itu kita perlu melakukan invstasi agar SDM kita unggul," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sri Mulyani Ingin Masyarakat Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan hak pilihnya di TPS 77 di Bintarto Jaya (Foto:Liputan6.com/Tommy Kurnia)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menginginkan agar pembayaran pajak bisa lebih mudah seperti orang membeli pulsa. Dengan dukungan teknologi, bukan tidak mungkin kata dia, masyarakat dapat merasakan kecepatan itu, sehingga dapat lebih efisien.

"Ternyata saya pikir, orang mau bayar dengan cepat kalau dia tahu manfaatnya dan cepat. Makanya saya selalu jelaskan apa gunanya bayar pajak dan bisa tidak bayar pajak itu secepat bayar pulsa saja?," kata Menteri Sri Mulyani, saat ditemui di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/8).

Oleh karena itu, pihaknya mengintruksikan ke seluruh jajaran di bawah kementeriannya untuk melakukan inovasi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sebab, inovasi sendiri menjadi sangat penting dikarenakan dari sisi volume dan frekuensi penerimaan negara makin hari makin besar.

"Karena saya menteri keuangan golongan kolonial, saya impress dong dengan kecepatan isi pulsa itu. Besoknya, saya instruksikan ke tim kementerian keuangan," imbuh Sri Mulyani.

 


Resmikan MPN-G3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3) di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta. (Merdeka.com/Dwi Aditya Putra)

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3) di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta. MPN-G3 ini merupakan sistem yang dibangun pemerintah dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat, tepat waktu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan salah satu satu keunggulan MPN-G3 adalah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik. Kondisi ini meningkat signifkan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN-G2 lalu.

Selain itu, keunggulan lain dari MPN-G3 ini yakni penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya