Liputan6.com, Jakarta - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud Md mengimbau seluruh pejabat negara terus menjaga kondusif usai aksi demonstrasi masyarakat Papua. Ia juga menghargai sikap seluruh pihak yang berupaya menurunkan tensi insiden tersebut.
Dalam diskusi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Mahfud mengingatkan kendati tensi demonstrasi masyarakat Papua telah menurun, seluruh pemangku kebijakan tidak boleh abai dengan aspek hukum yang terjadi dalam peristiwa itu.
Advertisement
"Agar terus ke depannya suasana dibuat kondusif dan dirunut masalah hukumnya agar tidak merembet-rembet," kata Mahfud, Jumat (23/8/2019).
Pakar hukum tata negara itu mengatakan, selama ini proses hukum atas konflik di Papua tidak ada kelanjutannya. Atas pertimbangan itu, dia meminta agar pemerintah terus menjaga situasi kondusif terhadap masyarakat Papua sembari menindak segala aspek hukum yang dianggap telah menyalahi aturan.
"Pemicu isu rasis dan provokator untuk mengekskalasi gerakan juga harus ditindak hukum apalagi tendensi merobek-robek republik kita," tandasnya.
Sementara itu tokoh masyarakat Papua, Simon Patrice Morin menilai aksi demonstrasi oleh masyarakat Papua dan Papua Barat sebagai indikator bagi seluruh pihak agar mau melakukan dialog. Sebab segala permasalahan Papua hingga saat ini tidak akan selesai tanpa adanya dialog.
"Apa yang terjadi, di Malang dan Surabaya telah mentrigger, masalah Papua masih disembunyikan di bawah karpet," kata Simon yang juga hadir dalam diskusi Gerakan Suluh Kebangsaan.
Menurutnya, segala aksi masyarakat Papua belakangan ini merupakan ekspresi mereka bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan kesejahteraan, pendidikan, dan segala kehidupan mereka.
Ia mengamini untuk mengentaskan kesenjangan ekonomis, hak asasi di masyarakat Papua tidak otomatis dilakukan dalam waktu singkat. Perlu ada dialog oleh seluruh pihak.
"Kejadian ini trigger untuk Papua bangkit dan punya integrity dan harus treat dengan baik," tukasnya.
Senada dengan Simon, cendikiawan muslim Komaruddin Hidayat mengingatkan agar tidak ada lagi ujaran diskriminasi terhadap warga Papua. Berdasarkan antropologi, kata Komaruddin, ras masyarakat papua adalah ras tertua yaitu Melanesia. Itu pula sebagai salah satu ras nenek moyang Indonesia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Waspada Jebakan Demokrasi Liberal
Sikap masyarakat Papua yang ditujukan minggu ini menurutnya adalah sikap menjaga harkat dan martabat mereka. Dan itu perlu dipahami seluruh pihak.
"Ini bukan masalah ekonomi, ini dignity. Sekarang ini harga diri itu butuh dipahami. Kita punya banyak utang budi ke Papua oleh karena itu jangan kita lukai," ujar Komaruddin.
Dia juga mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia bisa saja menjadi bumerang bagi warganya jika tidak menjaga segala norma yang ada karena kebinekaan tidak cukup dipuja dan puji.
Terlebih di kehidupan serba digital dan sangat mudah terkoneksi, menurut Komaruddin akan mudah bagi pihak-pihak melakukan provokasi demi keuntungan tertentu.
"Hati-hati jebakan demokrasi liberal dan ada pihak yang menyenangi situasi ini. Kalau Papua lepas, yang repot tidak hanya Papua," tukasnya.
Reporter: Yunita Amalia
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
