Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng memperkirakan, ibu kota baru akan tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan seperti yang direncanakan. Pusat-pusat ekonomi, terutama pusat korporasi tentu akan ikut pindah ke ibu kota baru.
"Saya juga menduga, meskipun pindah hanya pusat pemerintahan pada tingkat tertentu BUMN juga akan melihat peluang untuk itu. Dia akan pindah, mungkin kantor-kantor pusat BUMN selain ada di Jakarta juga akan ada di sana," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/8).
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, salah satu alasan kenapa kota seperti Jakarta juga kemudian menjadi pusat bisnis karena karakteristik para pengusaha yang tentu ingin ada dekat dengan pemerintah. Dengan demikian komunikasi dengan pemerintah menjadi lebih mudah.
"Bahkan kalau melihat karakter para pelaku usaha kita dimana kantor pusat itu memang didirikan di ibu kota baru itu pertimbangannya biar dekat dengan pemerintahnya, biar gampang lobinya. Kan dia butuh lobi," ungkapnya.
Karena itu, lanjut Robert, meskipun dalam rencana yang akan dipindahkan hanya pusat pemerintahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pusat bisnis juga akan ikut hijrah ke ibu kota baru.
"Jadi memang secara formal pindah ibu kota (pusat pemerintahan). Tapi pusat-pusat ekonomi sedikit banyak akan bergeser ke sana, karena dunia usaha butuh kedekatan dengan pihak pemerintah," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Mengapa Kalimantan Timur Paling Cocok Jadi Ibu Kota Baru?
Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan. Namun, sejumlah pihak menyarankan agar ibu kota barupengganti DKI Jakarta dipindahkan ke Pulau Reklamasi atau di Jonggol, Jawa Barat.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai ibu kota baru tidak bisa dipindahkan di dua wilayah itu. Pasalnya, Pulau Reklamasi dan Jonggol masih berlokasi di Pulau Jawa.
"Kita tidak bisa terus menerus menggantungkan ke satu Pulau ini, makanya tidak bisa pindah ke Pulau Reklamasi dan Jonggol. Kita (harus) pindah ke suatu tempat," kata Robert dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Robert menilai Kalimantan Timur adalah lokasi yang paling cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota baru. Kaltim dinilai mempunyai banyak keunggulan secara ekologis sebab bukan daerah rawan bencana.
"Kaltim itu keunggulannya banyak hal, secara ekologis bukan rawan bencana, sosiologis ini multietnis. Samarinda itu perkumpulan banyak dan sudah terbiasa menjadi kota multikultur," ujarnya.
Advertisement
Bukan Pekerjaan Mudah
Robert menuturkan bahwa pemindahan ibu kota bukan pekerjaan mudah untuk pemerintah. Untuk itu, dia menyarankan agar Presiden Jokowi membentuk tim khusus sebagai tempat rujukan untuk menanyakan soal rencana tersebut.
"Pemindahan ibu kota ini bukan urusan yang gampang, perlu suatu panitia. Kan ini sifatnya di nasional ada suatu badan yang menjadi alat kerja presiden," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan lokasi yang dipilih menjadi ibu kota harus sesuai dengan kajian kebencanaan banjir, gempa bumi, daya dukung lingkungan, lahan infrastruktur hingga ketersediaan air. Dia ingin kajian tersebut dirinci kembali sebelum nantinya Provinsi mana yang dipilih menjadi ibu kota.
