Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ditunda. Alasannya, karena saat ini masih ada masalah serius yang harus segera dituntaskan, terutama di Papua.
"Tentu ibu kota oke saja. Tapi yang pertama ini dulu. Tak elok kita ribut pindah ibu kota, sementara Papua masih bergejolak. Ini dulu harus diselesaikan pemerintah," kata Zulkifli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Pada dasarnya, Zulkifli tidak masalah dengan adanya wacana pemindahan ibu kota. Sebab, sudah banyak negara yang memindahkan ibu kota pemerintahannya. Satu di antaranya adalah Brasil.
"Brasil itu kalau enggak salah tiga kali empat kali pindah. Besok Kalimantan nanti ada yang baru lagi pindah lagi ke Sumatera, bisa aja. Jadi saya sih biasa tergantung persiapannya yang bagus, lihat dulu si sumber daya alamnya, lingkungannya, mendukung apa tidak situasinya," ungkap Zulkifli.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sengaja tak memasukkan anggaran pemindahan ibu kota negara dalam RAPBN 2020. Alasannya, kajian tentang pemindahan ibu kota belum rampung.
"Kita tidak memasukkan dalam RAPBN 2020 karena seperti dilihat masih dalam perencanaan dan nanti tergantung pada desain akhirnya. Seperti Pak Presiden sampaikan, APBN pada tahap awal tidak akan besar kebutuhannya," jelasnya dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jumat 16 Agustus 2019.
Presiden Jokowi mengatakan, akan meminimalkan penggunaan APBN dalam proyek pemindahan ibu kota. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN," ujarnya dalam pidato Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR.
Reporter: Sania Mashabi
Sumber: Merdeka.com
