Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan seluruh rumah di Indonesia tersambung listrik pada akhir tahun 2020. Layanan akses listrik ini sebagai wujud keseriusan pemerintah merealisasikan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, target 100 persen rumah Indonesia berlistrik merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun optimis target tersebut dapat diselesaikan
Baca Juga
Advertisement
"Harapan saya, sesuai permintaan Bapak Presiden kalau bisa (rasio elektrifikasi) mendekati 100 persen akhir tahun ini. Jadi akhir tahun ini lebih dari 99 persen dan saya optimis mestinya di akhir 2020 selesai. 100 persen menikmati penerangan," kata Jonan, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Senin (26/8/2019).
Jonan mengungkapkan, pada awal Pemerintahan Joko Widodo Kabinet Pertama, pemerintah sudah mencanangkan adanya penambahan pembangkit dari program 35 ribu Mega Watt (MW). Semangat ini untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote.
"Yang penting itu kebutuhan listrik masyarakatnya terpenuhi," tutur Jonan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Rasio Elektrifikasi
Dari catatan rasio elektrifikasi per bulan Juli 2019 sudah sebesar 98,8 persen. Jonan mengungkapan sejumlah tantangan dalam merampungkan sisanya, yaitu 1,2 persen
Pertama, layanan akses listrik berada di daerah yang sulit terjangkau dengan minim infrastruktur. "Ini segala cara harus dilakukan," kata Jonan.
Kedua, kemampuan masyarakat dalam membayar biaya sambung listrik yang masih rendah. Jonan memperkirakan untuk daya sambung pada pelanggan 450 VA itu membutuhkan biaya sekitar Rp750 ribu.
"Ada sekitar 600 ribu yang tidak mampu bayar biaya sambung. Ini yang harus diperjuangkan," imbuh Jonan.
Ia pun mempredikasi setiap tahun akan ada penambahan jumlah rumah tangga baru sekitar 500 ribu rumah tangga.
Untuk mengatasi hal tersebut, jalan keluar yang ditempuh Pemerintah adalah melalui patungan biaya sambung. Sinergi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyumbang 100 ribu biaya sambungan listrik gratis, PLN dan pegawainya 40 ribu dan pegawai Kementerian ESDM bagi sekitar 2.500 rumah.
"Sampai sekarang sudah terkumpul 250 ribu biaya sambung listrik," tandasnya.
Advertisement
Menteri Jonan Kenalkan Rumah Listrik Tenaga Surya di Monas
Kementerian ESDM mengadakan jalan sehat dalam rangka mengenalkan rumah listrik surya atap pada masyarakat. Menteri ESDM Ignasius Jonan menjadi tuan rumah dalam open house rumah listrik tenaga surya.
Mock-up rumah listrik surya itu dipamerkan di Monas dan memiliki tipe 36, daya listrik 5kwp, inverter 5,5 kwp, serta jaringan listrik PLN daya 7.700 watt. Di bagian atap rumah minimalis itu tampak panel-panel surya untuk menghasilkan tenaga listrik.
Rumah itu menampilkan berbagai peralatan terkait penggunaan listrik surya atap, seperti kompor listrik untuk memasak dengan tenaga surya, dan berbagai kelengkapan listrik rumah tangga seperti lampu surya, dan kendaraan listrik yang di-charge. Mobil listrik dinilai lebih hemat 50 persen dibanding mobil BBM.
Menteri Jonan berharap masyarakat memilih listrik tenaga surya karena tidak merusak lingkungan, sekaligus bisa dipakai dalam jangka panjang. Anak muda pun diprediksi bisa mengoptimalkan tenaga surya.
"Energi bersih untuk kelistrikan dan kendaraan saya kira daya dorongnya akan besar karena generasi muda mendukung dan mendorong energi yang lebih bersih," ujar Jonan yang ditemani Plt Dirut PLN Djoko Abumanan di Monas, Jakarta, Minggu (28/7/2019).
Acara bertajuk Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNNS) ini dimotori oleh pemerintah bersama Asosiasi Produsen Modul Surya Indonesia (Apamsi), Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), dan Penggunaan Listrik Surya Atap (GNNSA).
Gerakan ini menargetkan peningkatan persebaran Energi Terbarukan dari 5 persen pada 2015 menjadi 23 persen pada 2025. Dari target 23 persen itu, proyeksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah sebesar 6,5 Gwp.
Visi ini juga bentuk dukungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ancaman perubahan iklim, serta bentuk komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement untuk melindungi lingkungan dan upaya mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
