Ibu Kota Pindah, Anies Dorong Jakarta Jadi Simpul Perekonomian Global

Anies mengaku telah melapor kepada Presiden Jokowi mengenai kebutuhan investasi untuk percepatan pembangunan Jakarta.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Agu 2019, 17:44 WIB
Gubernur Anies Rasyid Baswedan menyaksikan pengambilan sumpah jabatan bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih dalam Pemilu 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 resmi dilantik hari ini. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, meski ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Bahkan, Anies mengaku akan mendorong Jakarta menjadi simpul kegiatan perekonomian global.

"Jakarta kita dorong menjadi simpul perekonomian global. Jakarta akan tetap jadi pusat perekonomian, tidak ada pergeseran," ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8/2019).

Anies mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai kebutuhan investasi untuk percepatan pembangunan Jakarta. Menurut dia, biayanya sebesar Rp 571 triliun.

"Sejak Februari lalu kami sudah membahas di level ratas bahwa pembangunan Jakarta harus dilakukan percepatan," kata dia.

Mantan Mendikbud itu menyebut pembangunan Jakarta akan dipercepat dan ditargetkan selesai pada 2030. Percepatan pembangunan akan dilakukan swasta, APBD, APBN, serta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun fokus pembangunan yang dilakukan, antara lain perumahan, transportasi umun, baik itu KRL, LRT, MRT, maupun jaringan Bus seluruh Jakarta, utilitas, pembuangan air, dan jaringan air bersih. 

Anies mengaku tak khawatir dengan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur.

"Jakarta rencana pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta, itu jalan terus," jelas dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Beban Terlalu Berat

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Presiden Jokowi sebelumnya telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Lokasi Ibu Kota yaitu berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim.

Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota dilakukan karena beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat berat. Besarnya beban itu menyebabkan masalah perkotaan seperti macet, polusi dan banjir menjadi tidak terelakkan.

Jokowi mengatakan, ada alasan mengapa ibu kota dipindah ke wilayah Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Pertama, risiko bencana minimal. Baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor," kata Jokowi.

Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. "Empat, infrastruktur lengkap dan lima, telah tersedia lahan pemerintah 158 ribu hektare," kata Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya