Ibu Kota Pindah, Anies Pastikan Pembangunan di Jakarta Tetap Berjalan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan, pembangunan di Jakarta akan terus berjalan, meski pemerintah pusat memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.

Menurut Anies, Jakarta memiliki program urban regeneration di DKI Jakarta yang akan tetap dilaksanakan. Program ini pertama kali mencuat saat Anies bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, pekan lalu. 

"Jadi ibu kota, pusat pemerintahan memang direncanakan berada di Kalimantan Timur tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti. Justru itu akan dipercepat. Ditargetkan sampai tahun 2030," kata Anies di Stasiun MRT Istora Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Anies mengatakan, program ini telah disertai dengan komitmen pendanaan dari presiden. Sebelum presiden mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru, Anies mengaku sempat mendiskusikan program tersebut.

"Tadi sempat kita diskusikan itu. Kalau anda lihat, beberapa waktu sebelum saya masuk terakhir (di Istana Negara) karena kita sempat mendiskusikan soal itu," ujarnya.

Anies mengatakan, jumlah dana program urban regeneration masih dibahas Kementerian Keuangan.

Ada tiga fase pelaksanaan yaitu fase jangka pendek 2019-2022, fase jangka menengah 2022-2025, dan fase jangka panjang 2025-2030.

"Sekarang lagi diterjemahkan dalam bentuk penganggaran. Nanti ketika sudah final, semua baru diumumkan, tapi itu detailnya sudah disiapkan oleh Pemprov DKI, Kementerian Keuangan melalui PT SMI dan PT PII kemudian dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Sama dengan nanti ada PUPR, Bappenas dan Kementerian Perhubungan. Jadi itu yang dikerjakan sekarang," jelasnya.

Jika nanti ibu kota negara telah dipindah, banyak bangunan di Jakarta yang tidak lagi di tempati. Anies mengatakan hal itu belum masuk dalam pembahasan.

"Belum. Diskusi belum sampai ke sana," pungkasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: